Sorong - Jelang pergantian tahun, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong menggelar Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Sertipikasi BMN Tahun 2015 yang diikuti dengan Serah Terima Sertipikat BMN Tahun 2014 (09/12). Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Papua dan Maluku, Perwakilan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Sorong, Kepala Kantah Kab. Raja Ampat, perwakilan Kantah Kabupaten Sorong. Pada kesempatan itu dihadiri pula undangan yang berasal dari perwakilan instansi pemerintah/satuan kerja vertikal wilayah Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.

Salmon Sarbunan, Plh. Kepala KPKNL Sorong dalam pembukaannya menyampaikan penyerahan sertifikat BMN ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009, ddalam tangka upaya koordinasi pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah di tahun 2015. Realisasi pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah masih jauh  dari target sejumlah 100 bidang tanah untuk disertipikasikan di tahun 2014.

“Banyaknya kendala di lapangan seperti gangguan pihak ketiga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah ini,” ujar Salmon Sarbunan. “Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa tanah ini dimaksudkan agar aset tanah kita tertib administrasi, fisik dan hukum,” tambahnya.

“Sertipikasi BMN berupa tanah sangat penting dikarenakan merupakan amanat perundang-undangan,” jelas Mahdi dalam sambutan mewakili Kepala Kanwil DJKN DJKN Papua dan Maluku. Selain itu, Mahdi menambahkan pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah ditengarai sebagai temuan BPK RI. Banyaknya aset tanah negara yang tidak ber sertipikat sehingga mengakibatkan pemerintah sering kalah dalam gugatan dikarenakan tidak tertib hukum. Dalam pelaksanaan proses sertipikasi BMN berupa tanah di wilayah Papua Barat sendiri ditemukan beberapa kendala antara lain adanya proses pelepasan adat, biaya pengukuran dan biaya transportasi yang tinggi.

Sesi berikutnya adalah acara serah terima sertipikat BMN berupa tanah yang juga merupakan output dari program sertipikasi BMN tahun 2014. Serah terima sertipikat BMN tahun 2014 di wilayah kerja KPKNL Sorong diberikan langsung kepada Kepolisian Resor Sorong Kota oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong, BBKSDA Papua Barat oleh Kantor Pertanahan Kab. Raja Ampa dan MTs Negeri Mariai Kab Sorong oleh Kantor Pertanahan Kab. Sorong.

Pada acara serah terima tersebut, perwakilan MTs Negeri Mariai menyampaikan bahwa MTs Negeri Mariai sangat berbahagia dengan selesai nya proses sertipikasi BMN berupa tanah MTs Negeri Mariai. Hal ini dikarenakan sudah beberapa kali menjadi temuan dan permasalahan di instansi mereka. Dengan demikian,  suksesnya pensertipikatan ini maka berakhirlah permasalahan dan temuan selama ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dan monitoring program sertipikasi BMN tahun 2015. Kepala Kantor Pertanahan Raja Ampat dalam sambutannya menyampaikan bahwa terkait proses pensertipikatan BMN berupa tanah dan kendala-kendala yang akan dihadapi, agar semua pihak terutama instansi vertikal/satuan kerja aktif dan selalu berkoordinasi dengan kantor pertanahan serta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Antusiasme satuan kerja yang turut hadir dalam acara ini jelas terlihat dari sesi tanya jawab dengan para perwakilan kantor pertanahan.

Pokok utama dalam sesi tanya jawab ini adalah pembahasan solusi terhadap permasalahan mengenai kendala utama di lapangan yakni permasalahan adat/hak ulayat, dana teknis, dan transportasi. Program sertipikasi memang melibatkan beberapa instansi terkait dan dibutuhkan keaktifan dan sinergitas untuk merealisasikan target kedepannya agar tujuan tertib administrasi, fisik dan hukum BMN berupa tanah dapat tercapai. Bravo DJKN! (Teks: Lambertus/ Foto; R. Degix – Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sorong).