Sorong - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Sorong Nikodemus Sigit Rahardjo dan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Papua dan Maluku Mahdi menghadiri rapat koordinasi program sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) (27/03/2014). Kepala Kantor Pertanahan untuk Provinsi Papua Barat dan satuan kerja (satker) yang menjadi target sertifikasi tanah pada tahun 2014 turut menghadiri rapat dengan tema “Melalui Sertifikasi BMN Kita Wujudkan Tertib Hukum, Tertib Fisik, Dan Tertib Administrasi Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara”. Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Hotman Situmorang memimpin langsung rapat koordinasi dengan tujuan optimalisasi percepatan sertifikasi BMN berupa tanah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum Of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara Kanwil DJKN Papua Maluku dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Papua Barat pada Desember 2013 yang lalu. Dalam Sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat menghimbau agar seluruh Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Provinsi Papua Barat berusaha semaksimal mungkin dalam program sertifikasi BMN dengan target 100 bidang tanah pada tahun 2014.

KaKanwil BPN menyadari dalam mencapai target tersebut akan menemui kendala di lapangan, seperti BMN berupa rumah dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga, dokumen pengadaan yang tidak/belum resmi dan tuntutan Hak Ulayat. Kendala lain yang juga mendapat perhatian dari KaKanwil BPN Provinsi Papua Barat adalah anggaran yang sangat terbatas, sehingga mengutamakan BMN yang telah dipastikan dapat disertifikasi. “Kita harus mengutamakan objek-objek yang tidak memakan biaya banyak, sehingga anggaran yang terbatas dapat dioptimalkan,” kata Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. Pada akhir kata sambutannya Hotman mengharapkan agar pencapaian sertirfikasi BMN Tahun 2014 dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2014, sehingga harus adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara KPKNL , Kantor Pertanahan dan satker dalam membuat jadwal dan tahap-tahap sertifikasi BMN tersebut.

Agenda acara dalam rapat koordinasi tersebut antara lain penandatangan berita acara penetapan usulan rincian bidang tanah yang menjadi target nominatif program sertifikasi BMN berupa tanah di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Kepala KPKNL Sorong dengan Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat dan pemaparan tata cara sertifikasi tanah oleh Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Toto Sutantono.

Pada akhir kegiatan rapat koordinasi  tersebut, Kepala KPKNL Sorong menyampaikan harapannya, bahwa KPKNL Sorong dapat menjadi jembatan antara Kantor Pertanahan dengan Satker memiliki BMN berupa tanah yang akan disertifikasi sehingga ketiga pihak ini dapat bekerja sama dalam mewujudkan sertifikasi BMN berupa tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat. (Penulis : Jatison Purba)