Manokwari (22/2) KPKNL Sorong menyelenggarakan kegiatan Dialog Kinerja Pemangku Kepentingan Tahun 2023 yang bertempat di Gedung Keuangan Negara Manokwari di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Dialog Kinerja Pemangku Kepentingan bertujuan menyampaikan overview capaian DJKN dan KPKNL Sorong pada Tahun 2022, penjelasan target KPKNL Sorong untuk Tahun 2023, prognosa kegiatan dan besaran target yang dapat dilaksanakan bersama pemangku kepentingan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat. Purwadhi dalam pembukaan menyambut baik kegiatan dialog kinerja yang dilaksanakan oleh KPKNL Sorong, beliau mengingatkan Kementerian Keuangan adalah Satu, tetapi memiliki banyak unit pelayanan, salah satu unit pelayanan adalah KPKNL Sorong. Beliau berharap kegiatan ini dapat memberikan sinergi dalam bekerja antara KPKNL Sorong dengan para pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat yang diwakili oleh Rosalina Selaya selaku Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan. Beliau dalam sambutannya menitikberatkan pada Pelayanan Publik, KPKNL Sorong perlu meningkatkan pengawasan dan penataan terhadap Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Hal ini terkait masih banyaknya pengaduan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat terkait aset yang dimilik Pemerintah Daerah yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Beliau juga berharap KPKNL Sorong serta para satuan kerja aktif mencegah adanya Mal Administrasi dalam penataan dan pengelolaan Kekayaan Negara. Mal Administrasi merupakan pintu utama terjadinya Korupsi.      

Kegiatan dialog dipimpin oleh Antonius Arie Wibowo, Kepala KPKNL Sorong dan dimoderatori oleh Ahmad Khoerurizal selaku Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal. Antonius dalam pemaparannya mengatakan fungsi Kekayaan Negara semakin hari semakin penting. Hal tersebut terlihat dari pelayanan publik yang diberikan, nilai BMN yang terdapat pada Neraca/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semakin hari semakin meningkat, penentu opini pemeriksaan BPK, manfaat Asset Management terasa jika ada permasalahan/sengketa terutama pada saat sertifikasi BMN berupa tanah, BMN digunakan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, tingginya pemanfaatan/optimalisasi BMN dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak, BMN sebagai penentu quality spending  dalam belanja pemeliharaan dan belanja modal serta BMN digunakan sebagai sumber pembiayaan APBN (underlying penerbitan Sukuk). Beliau juga menyampaikan adanya perubahan pradigma dari administrator (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum) menjadi asset manager (highest and best use, revenue center dan cost efficiency). Selain Antonius, pemaparan lengkap juga disampaikan oleh Rizar Anugraha Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Ahmad Khoerurizal Kepala Seksi Piutang Negara, Rushan Nasyrul Haq Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama, dan Tri Joko Prihartanto Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda. Masing-masing memaparkan tugas dan fungsi seksi/layanan yang menjadi tugasnya.

Setelah pemaparan dari KPKNL Sorong, acara selanjutnya sesi tanya jawab. Pada kesempatan tersebut KPKNL Sorong mendapat banyak masukan antara lain dari Sigit Pramono Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX, Kolonel Laut (L) Priyonggo Syamrahmadi Kepala Fasarkam TNI AL Manokwari, dan Letkol Czi Vicson Bruri Salamony Wakil Kepala Zidam Kodam XVIII Kausari.

Acara Dialog Kinerja Pemangku Kepentingan KPKNL Sorong Tahun 2023 diakhiri dengan pembubuhan tandatangan dukungan dari pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pencapaian target kinerja tahun 2023 serta pemberian penghargaan/apresiasi kepada pemangku kepentingan tahun 2022 (KPKNL Sorong Awards).