Dari ujung utara Pulau Dewata Bali, KPKNL Singaraja hadir mengemban tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kekayaan negara, Piutang Negara dan Lelang di daerah. Berdiri diatas lahan seluas 828 M2, KPKNL Singaraja terletak di Jalan Udayana No 10 Singaraja. Kota Singaraja merupakan ibu kota Kabupaten Buleleng, berjarak sekitar ±100 Km dari kota Denpasar. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah sekitar 1.365,88 km2 atau 24.25% dari luas Propinsi Bali dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 624.125 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 456,94 jiwa/km2. Sebagai salah satu destinasi wisata, Kabupaten Buleleng memiliki keindahan alam yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung.  Berbagai pesona alam yang memanjakan mata tersaji dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten Buleleng, seperti air terjun Gitgit, Pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja sendiri.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai tindak lanjut dari adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara. KPKNL Singaraja berdiri pada tahun 2005 dengan nama KP2LN Singaraja. Wilayah kerja KPKNL Singaraja mencakup 4 (empat) wilayah kabupaten kota antara lain meliputi Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem dan sering disingkat dengan istilah “JAMBUBAKAR”.

Sebagai unit organisasi vertikal yang berada di bawah naungan DJKN, KPKNL Singaraja dalam menjalankan tugas dan fungsi, mempunyai visi yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi KPKNL Singaraja, yaitu: (1) mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai  tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4)mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (6) mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Untuk mengimplementasikan dan menjabarkan misi yang akan dicapai serta menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singaraja adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Motto “SAKTI” dipakai oleh KPKNL Singaraja sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Motto tersebut diambil dari nama belakang tokoh besar pendiri kota Singaraja yakni Ki Gusti Panji Sakti yang berarti “tangguh-teguh, merakyat dan berjiwa pemimpin”. Ki Gusti Panji Sakti merupakan raja yang mampu memberikan rasa aman, nyaman serta menciptakan ketertiban dan kedamaian di daerah Buleleng. SAKTI merupakan akronim dari : SENYUM, ADIL, KOMPETEN, TERTIB dan INOVATIF. SENYUM merupakan perwujudan dari keramahan dalam member pelayanan. ADIL merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang tidak membeda-bedakan, selaras, dan seimbang kepada semua stakeholder, KOMPETEN adalah kemampuan pegawai dalam melayani stakeholder secara profesional, TERTIB  berarti pelayanan yang diberikan sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dan INOVATIF  berarti pelayanan kami selalu dinamis mengikuti perkembangan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan, KPKNL Singaraja senantiasa berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. KPKNL Singaraja mentransformasikan diri melalui peningkatan mutu pelayanan terhadap stakeholder. KPKNL Singaraja selaku unit eslon III dipimpin oleh Saiful Hadi selaku Kepala Kantor membawahi 7 pejabat struktural Eselon IV, serta 27 orang pelaksana yang dibagi kedalam tujuh seksi yang berbeda untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

KPKNL Singaraja memiliki 1 unit gedung sebagai tempat pelayanan terhadap stakeholder. Gedung tersebut berlokasi di Jalan Udayana No. 10 GKN Unit 2 Singaraja, Bali. Fasilitas yang dapat ditemui dalam gedung KPKNL Singaraja cukup lengkap, seperti telah dibangunnya Area Pelayanan Terpadu (APT) untuk mendukung tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder). Fasilitas lainnya yang dimiliki oleh KPKNL Singaraja yang digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan mutu pelayanan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) cukup lengkap dan sejauh ini masih dapat mendukung pelaksanaan tupoksi.

Keberadaan KPKNL Singaraja diharapkan mampu menjalankan visi dan misi serta program utama yang menjadi prioritas DJKN kedepan. Oleh karenanya KPKNL Singaraja akan senantiasa melaksanakan agenda prioritas yang mendukung tugas dan fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian. KPKNL Singaraja akan memberikan kontribusi dan warna dalam penglolaan BMN dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan baik sehingga mencapai hasil yang terbaik serta tetap berpedoman pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Menjaga dan mempertahankan integritas dan standar etika adalah hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPKNL Singaraja. Bersinegri dengan pemerintah daerah di wilayah kerja adalah cara yang paling tepat untuk dapat membantu pemerintah daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah agar lebih transparan dan akuntabel demi mewujudkan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga pengelolaan keuangan Negara kedepannya menjadi semakin efektif dan efisien. Dengan demikian DJKN dimasa mendatang dapat berperan dalam keuangan nasional, serta DJKN semakin berperan dalam tata kelola pemerintahan yang yang bersih, efektif, demokrasi dan dipercaya .