Singaraja, Rabu (15/04) – Kemenkeu Satu wilayah Singaraja yang terdiri dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja mengadakan audiensi dengan Bupati Kabupaten Buleleng beserta jajarannya. Bertempat di Kantor Bupati Buleleng, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Kepala KPP Pratama Singaraja Farilla Darmadi, Kepala KPPN Singaraja Setyawan, Kepala KPKNL Singaraja Adi Purwoko, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Kemenkeu Satu wilayah Singaraja.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memperkuat sinergi antara instansi vertikal Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan setiap kebijakan dan program dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPKNL Singaraja Adi Purwoko menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pengelolaan aset. Pertama, optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) ang saat ini masih idle agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah, khususnya bagi pembangunan Kabupaten Buleleng. Kedua, penyelesaian permasalahan aset yang masih tercatat ganda (double catat) antara aset daerah dan BMN, guna mewujudkan pencatatan yang lebih akurat dan akuntabel. Ketiga, terkait adanya hibah aset kepada Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan klinik, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan layanan publik di wilayah Buleleng.

Selain pengelolaan aset, Adi Purwoko juga memaparkan pelaksanaan kegiatan lelang di KPKNL Singaraja, termasuk lelang eksekusi objek hak tanggungan. Ia menegaskan bahwa kegiatan lelang tidak hanya memberikan Pendapatan ke Kas Negara melalui Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bea Lelang dan pendapatan Pajak Melalui PPh Final, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wajib dibayarkan oleh pemenang lelang.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menyambut baik pertemuan ini dan menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan KPKNL Singaraja serta instansi Kementerian Keuangan lainnya dapat semakin erat, terutama dalam aspek pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih tertib dan transparan.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi, menyelaraskan langkah, dan membangun kolaborasi yang berkesinambungan. Dengan semangat kebersamaan, sinergi Kemenkeu Satu Singaraja dan Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan terus terjaga dan semakin kuat demi memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Buleleng.