Singaraja, Selasa (21/04) - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka koordinasi terkait penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan yang berlangsung di Aula KPKNL Singaraja ini menjadi wadah diskusi bersama untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan aset daerah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Singaraja, Adi Purwoko, didampingi jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional penilai. Dari pihak Pemkab Karangasem, hadir Asisten III Drs. I Wayan Ardika, M.Si. bersama perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berserta jajaran.

Kepala KPKNL Singaraja, Adi Purwoko, menyambut hangat kehadiran Pemkab Karangasem dan mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Menurutnya, koordinasi seperti ini sangat penting agar proses penilaian aset dapat berjalan lancar. 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal terkait pelaksanaan penilaian aset daerah. Pemkab Karangasem tercatat telah aktif mengajukan permohonan bantuan penilaian kepada KPKNL Singaraja dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kegiatan penilaian yang telah berhasil dilaksanakan antara lain penilaian bangunan Pelabuhan Padangbai dalam rangka penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, serta penilaian sewa tanah dan bangunan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, turut dibahas rencana penilaian dalam rangka revitalisasi Monumen Ciung Wanara, khususnya terhadap aset yang akan dilakukan pembongkaran.

Dalam sambutannya, Asisten III Pemkab Karangasem, Drs. I Wayan Ardika, M.Si., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan KPKNL Singaraja selama ini dalam pelaksanaan penilaian aset daerah. Ia juga berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut guna mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih baik ke depannya.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib administrasi, transparan, dan profesional. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan setiap proses penilaian mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.