Parepare – Percepatan penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah merupakan prioritas untuk meningkatkan keandalan data BMN dari status sertifikat hak pakai pada satker pengguna menjadi atas nama Pemerintah RI c.q. kementerian/lembaga. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Rabu (14/05), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  Pare-pare  melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parepare, BPN Barru, STAIN, KPU, Lapas Parepare serta Rutan Kelas II, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Polres Barru. Kegiatan tersebut  bertempat di Aula gedung baru KPKNL Parepare, Jalan Sudirman No.93  Parepare.

Dalam rapat kordinasi tersebut, Kepala KPKNL Parepare Sofyan didampingi oleh Kepala Seksi PKN Ambo Tuwo dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi Sutriadi menegaskan perlunya komitmen bersama untuk bekerja sama dalam percepatan penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2014. “Pada tahun ini, target sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2014 di wilayah Kota Parepare sebanyak tujuh bidang terdiri dari tiga bidang tanah pada satker STAIN Parepare, dua bidang tanah pada Polres Parepare, masing-masing satu bidang tanah pada satker KPU Parepare dan Lapas Parepare, sedangkan di Wilayah Kabupaten Barru sebanyak lima bidang tanah yang terdiri dari dua bidang tanah dari satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Barru, serta dari satker MTS Mangempang Barru, Rutan Barru, dan Polres Barru masing-masing satu bidang,” ungkap pria yang hobi tenis meja ini melanjutkan paparannya. 

Lebih lanjut, menurut pria yang sebelumnya menjabat Kepala KPKNL Palopo ini menyatakan bahwa “Sertifikasi tersebut disamping prosesnya mudah dan cepat  biaya yang dikeluarkan oleh satker tidak ada, karena telah dibebankan kepada DIPA Kanwil BPN.” Dalam rapat kordinasi tersebut, para satker memaparkan progres dan permasalahan yang ada terkait sertifikat tanah yang dikuasai. Namun demikian, segala permasalahan yang ada dapat diselesaikan dalam rapat koordinasi tersebut karena pihak BPN dapat memberikan solusi untuk mengatasi segala permasalahan dimaksud, sehingga pihak satker merasa terbantu dalam penyelesaian sertifikat.  Komitmen bersama antara BPN Pare dan BPN Barru serta perwakilan 11 satker yang hadir akan segera menyelesaikan sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian/lembaga dan ditargetkan selesai September 2014 dan pihak BPN  Parepare maupun BPN Barru akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada satker melalui KPKNL Parepare.

Di akhir acara rapat koordinasi para perwakilan satker mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPKNL Parepare karena dengan adanya pertemuan semacam ini khususnya dengan kehadiran pihak BPN, maka segala permasalahan yang ada dalam pengurusan sertifikat tanah dapat diselesaikan dengan mudah, cepat tanpa biaya.(Teks: Seksi HI/foto : Noor Alam)