Dalam rangka mempercepat program sertifikasi atas seluruh tanah Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, diadakan Rapat Koordinasi penyelesaian 200 bidang tanah yang menjadi Target Sertifikasi  Barang Milik Negara tahun 2020. Tahun ini  bidang tanah pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional III yang berlokasi di Kabupaten Poso dan Morowali Utara menjadi target sertipikasi. Untuk mensukseskan program tersebut, bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. Sulteng Dr. Doni Janarto Widianto, M.Eng, Kepala KPKNL Palu Devi Lesilolo, Kepala Bidang Pengadaan Lahan  David, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Palu Surya Hadi Purnama serta  Bpk.Budi selaku perwakilan Balai Jalan Nasional Prov Sulteng.

Rapat tersebut untuk menyatukan persepsi dan rencana antara BPN, DJKN dan Satuan Kerja yang menjadi target. Selain itu juga dibahas mengenai penandatangan MOU dan pelaksanaan peninjauan lapangan serta teknis pelaksanaan sertifikasi yang rencananya akan di lakukan pada akhir Februari mendatang. Kepala KPKNL Palu mengharapkan agar target sertifikasi yang telah direncanakan ini dapat diselesaikan pada bulan Mei 2020.

Selain membahas penyelesaian sertifikasi BMN, pada kesempatan itu juga dibahas mengenai pengelolaan BMN baik di lingkungan ATR/BPN maupun Kementerian/Lembaga lainnya. Permasalahan lahan pemerintah di wilayah Palu untuk proses re-lokasi dan re-konstruksi pasca bencana Kota Palu dan sekitarnya, juga turut mengemuka dalam diskusi.

Ini merupakan pertemuan pertama Kepala KPKNL Palu yang baru menjabat mulai bulan Januari 2020 dengan Kakanwil ATR/BPN yang baru menjabat bulan November 2019, sekaligus sebagai tindak lanjut dari perjumpaan saat peresmian rehabilitasi kantor Kanwil ATR/BPN yang terkena bencana.

Dengan pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergi, memperkokoh komitmen bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Pertanahan Nasional beserta Stakeholders  untuk mempercepat program sertifikasi seluruh BMN berupa tanah yang ada pada satuan kerja di Provinsi Sulteng.