Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang mengadakan acara Sosialisasi Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Dalam Rangka Mendukung Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Rabu (26/4). Selain untuk meningkatkan pemahaman para pengguna jasa terhadap layanan yang disediakan KPKNL Padang, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menggalang kesadaran para pengguna jasa akan komitmen KPKNL Padang dalam menegakkan integritas dan meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih.

“Lelang Internet atau e-Auction memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah pemasaran yang lebih luas, penayangan iklan tanpa biaya, serta peluang harga naik, berlipat dari harga limit,” kata Kepala KPKNL Padang Muhammad Syukur. “Tidak hanya sampai di situ, lelang internet juga memiliki keunggulan lain yang menunjukkan transparansi. Dalam lelang internet, peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) diminimalisasi, sehingga selaras dengan tujuan utama WBK/WBBM yang anti korupsi,” sambungnya.

Mengingat keunggulan yang banyak dimiliki oleh lelang internet, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terus berupaya agar terobosan ini dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan masyarakat. Target yang dipatok untuk tahun 2017, yaitu 60% dari total frekuensi lelang, diharapkan dapat menjadi 100% di tahun 2018. “Jadi, ke depannya, seluruh lelang diharapkan agar terlaksana melalui internet,” kata Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Padang Agus Kurniawan yang turut menjadi narasumber.

Ditanya masalah keamanan oleh pengguna jasa dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Agus menyatakan bahwa hingga saat ini lelang internet DJKN atau e-Auction belum pernah menerima laporan peretasan. “Aplikasi Lelang Internet DJKN disusun oleh Tim Kantor Pusat DJKN yang terdiri dari ahli IT dan juga peretas. Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada yang meretas aplikasi lelang internet DJKN—dan semoga saja tidak akan ada,” ungkapnya.

Sosialisasi ini diberikan kepada lima puluh peserta dari berbagai pengguna layanan KPKNL Padang. Dalam kesempatan ini, Kepala KPKNL Padang Muhammad Syukur turut memaparkan capaian kemajuan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM hingga akhir April 2017 di KPKNL Padang.

“KPKNL Padang tahun ini ikut serta dalam pemilihan Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tahun 2017. Dalam upaya meraih gelar tersebut, kami telah menambah dan memperbaiki pelayanan kami. Beberapa perbaikan fisik yang dapat dilihat secara langsung adalah penyediaan fasilitas free-charging, jalan masuk dan toilet khusus disabilitas, parkir khusus wanita, ruang menyusui, serta poster-poster dan stiker-stiker yang menyatakan KPKNL Padang sebagai wilayah bebas korupsi dan anti gratifikasi,” kata Muhammad Syukur.

Gelar WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik. Lingkup besar kerangka penilaian WBK/WBBM terbagi ke dalam komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Peran pengguna jasa menjadi sangat penting pada penilaian komponen hasil, persepsi mereka terhadap integritas dan pelayanan KPKNL akan ditinjau secara langsung oleh Tim Penilai Eksternal WBK/WBBM. (Teks/Foto: Nurul Fadjrina/Roni Trisnaldi)