Medan - Semangat dan Ikhlas, itulah yang pertama kita lihat pada pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) Medan dan pegawai dari masing-masing satker yang  melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) pada awal tahun 2014. Kegiatan tersebut guna  memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) yaitu Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Kegiatan Rekonsiliasi BMN telah menempati ruangan baru yang lebih luas yaitu lantai I Gedung Keuangan Negara Medan yang sebelumnya dipergunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pajak Polonia. Sampai dengan berita ini diturunkan, kegiatan Rekonsiliasi BMN yang berlangsung mulai tanggal 2 s.d. 17 Januari 2014 telah diikuti 443 satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Medan.

Kegiatan rekonsiliasi BMN berjalan lancar dan kondusif karena didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sistem informasi yang memadai. Memasuki ruangan rekonsiliasi, pegawai satker diberi nomor antri dan untuk selanjutnya melaksanakan rekonsiliasi data BMN dengan pegawai KPKNL Medan. Kegiatan rekonsiliasi BMN melalui aplikasi Modul Kekayaan Negara berlangsung hanya beberapa jam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Hal tersebut diakui beberapa satker yang telah mengikuti Rekonsiliasi BMN diantaranya bernama Nazli, Staf Dinas Pertamanan dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedagai dan Briptu Harry, staf Subbag Sarpras Polres Serdang Bedagai. Mereka mulai registrasi rekonsiliasi BMN pada pukul 09.00 WIB dan selesai pada pukul 10.30 WIB. (Penulis: Hendrik P. Manurung dan Editor: Sumarsono dan Pariaman Simanullang, Kanwil DJKN Sumatera Utara)