KPKNL Medan
BERITA UTAMA
Dalam rangka Pekan Kekayaan Negara dan merayakan hari jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Ke-13, KPKNL Medan adalah mengunjungi Sekolah MAN 1 Medan pada Kamis, 14 November 2019.
e-Auction DJKN
Pengumuman
Kilas Peristiwa
Tidak ada konten kilas peristiwa.
Profil KPKNL Medan

PROFIL SINGKAT

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN


A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

    Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 dimana kondisi perekonomian di Republik Indonesia belum stabil, pemerintah RI mengucurkan pinjaman dana untuk pengusaha kecil guna memperbaiki perekonomian pasca penjajahan. Pembuat kebijakan kala itu adalah Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946). Pembentukan P3N yang diganti dengan PUPN Dana tersebut dalam perkembangannya menjadi kredit macet (tidak dapat dikembalikan pada waktunya) yang dapat membahayakan perekonomian negara kala itu. Diperparah dengan sistem penyelesaiaan perkara pada saat itu berdasarkan pasal 195 HIR tidak mampu melakukan fungsinya untuk menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara maka berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi (wewenang mengeluarkan putusan dan produk hukum dalam hal P3N setara hakim, seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa harus meminta bantuan lembaga peradilan.

    Disebabkan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membatalkan peraturan dari Penguasa Perang, pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Pembentukan BUPN Tahun 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 571/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN. Pembentukan BUPLN Untuk mengatasi masalah kredit macet disertai agunan yang semakin banyak, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). 12 Pembentukan DJPLN Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

    Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Penyatuan ini dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002 tanggal 2 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Pembentukan DJKN Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, maka KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan 13 tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini merupakan salah satu hasil Reformasi Birokrasi yaitu penyatuan fungsifungsi yang sejenis ke dalam satu unit Eselon I. 

Visi dan Misi KPKNL MEDAN

1. Visi

"Menjadi lembaga pemerintah terbaik dalam melakukan pengurusan piutang dan lelang negara yang profesional, bertanggung jawab dan dibanggakan oleh masyarakat."

2. Misi

a. Fiskal Mengamankan keuangan negara. 

b. Sosial Budaya Meningkatkan kepatuhan/kesadaran para pengguna jasa Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

c. Kelembagaan Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Dirjen Piutang dan Lelang Negara

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Sub bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai, dan laporan penilaian terhadap objek-objek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis penilaian. 

4. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

5. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil P. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang pegadaian.

6. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi system aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategi, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas 18 kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

7. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian interned, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


FAKTA KEREN TENTANG KPKNL MEDAN

Terletak di kota metropolitan, KPKNL Medan sepertinya bisa untuk diberi gelar Little Indonesia atau Indonesia kecil. Pasalnya, di sini kamu akan menemukan banyak sekali keberagaman. Tak hanya pegawainya, tapi juga tentang keagamaan, budaya dan sebagainya. Selain logat yang kental, ada beberapa ciri khas karakter orang Medan yang sudah jadi trademark. Misalnya saja sangat percaya diri. Seumur-umur kamu pasti belum pernah lihat ada orang Medan yang kalem dan sangat pemalu. Alih-alih seperti itu, mereka biasanya dikenal sangat menonjol dari yang lain. Gara-gara percaya diri ini orang Medan juga jadi sering diidentikkan dengan sikap tak mau kalah dan menang sendiri. Karakter orang Medan yang lain, mereka sangat mendominasi. Ya, mereka sangat aktif dalam sebuah grup. Mereka jarang mau mengalah ketika dalam obrolan atau diskusi. Namun juga paling ringan tangan dibanding yang lain. Namun di antara semua karakter ini, yang paling dikenal dari orang Medan adalah kebaikan mereka dan keterbukaan pada pendatang baru. Ya, mereka dikenal sangat baik hati dan gampang menolong. Satu lagi, persaudaraan orang-orang Medan juga sangat kuat. Ayo, berkunjung ke KPKNL Medan. Kalian akan rasakan bedanya. Horas!!




Wilayah Kerja
Kota Medan
Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Serdang Bedagai
Kabupaten Karo
Kabupaten Langkat
Kota Binjai
Prestasi KPKNL Medan
JUARA I IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT DJKN PADA TAHUN 2019
Peta Lokasi KPKNL Medan
Alamat Kantor
Jl. P. Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Lt. 2 Medan - 20152
(061) 4513612
(061) 453041
kpknlmedan@gmail.com