Mataram – Dalam disiplin ilmu manajemen, kita mengenal ada beberapa fungsi dasar dari manajemen, di antaranya adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), pengendalian (controlling), serta evaluasi (evaluating). Berangkat dari fungsi-fungsi manajemen di atas, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram mencoba menerapkannya dalam organisasi dan pekerjaan sehari-hari. Hal ini diwujudkan pula dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL pada Kamis (5/12) hingga Jum’at (6/12) lalu bertempat di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok Barat. Acara yang bertajuk Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyertifikatan BMN berupa Tanah Tahun 2013 ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan sertipikasi yang dilakukan oleh KPKNL Mataram dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama setahun belakangan.

Kegiatan rapat yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, seluruh kepala kantor pertanahan di wilayah kerja Provinsi NTB, KPKNL Bima, serta beberapa satuan kerja ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar oleh KPKNL April lalu. Dalam rapat monitoring yang dibuka oleh Kepala KPKNL Mataram Syukri Asyhadhy ini, disampaikan beberapa hal krusial, antara lain capaian target sertipikasi, kendala dan permasalahan, dan diskusi pemecahan permasalahan. Seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota satu persatu menyampaikan pemaparan tentang penyertifikatan di wilayah kerjanya yang kemudian ditanggapi oleh satuan kerja serta kepala kantor pertanahan yang lainnya sehingga segala permasalahan dapat didiskusikan bersama.

Dari hasil rapat monitoring tersebut tersaji pula capaian output berupa sertipikat yang telah dihasilkan. Dari 85 bidang tanah Barang Milik Negara (BMN) yang ditargetkan untuk disertipikatkan di Tahun 2013 untuk wilayah Provinsi NTB, telah terbit sertifikat sebanyak 26 bidang, atau sebesar 31%. Namun menurut penjelasan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Hasmi Hanafie, dari 59 bidang tanah yang belum berhasil diterbitkan sertipikatnya sampai dengan saat ini, sebanyak 54 bidang telah dalam proses pendaftaran Surat Keputusan (SK) pada Kantor Pertanahan, yang notabene merupakan proses akhir sebelum penerbitan sertifikat. “Dengan demikian untuk 54 bidang tanah tersebut dapat dipastikan akan segera terbit sertipikatnya sebelum tanggal 20 bulan ini,” jelas Hasmi.

Sementara untuk lima bidang tanah yang lain, diakui oleh kantor pertanahan hingga saat ini belum dapat diproses. Penyebab belum diprosesnya kelima bidang tanah tersebut, antara lain satu bidang tanah jalan nasional di Kabupaten Sumbawa Besar, ternyata menggunakan dana APBD untuk pelebarannya. Hal ini dipertanyakan oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar terkait penerbitan sertifikatnya. Pada kesempatan itu juga permasalahan tersebut ditemukan solusi, yakni untuk melakukan koordinasi dengan melibatkan pemerintah daerah setempat. Selain itu, terdapat empat bidang tanah pada satuan kerja Kodim Bima yang belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan pendampingan oleh satuan kerja belum dapat dilaksanakan, namun hal ini telah pula dapat diatasi seiring dengan komitmen Kodim Bima dan KPKNL Bima untuk segera mempersiapkan data yang diperlukan serta melakukan pendampingan petugas kantor pertanahan. Diharapkan dengan sinergi yang baik antara ketiga belah pihak yaitu KPKNL, satuan kerja (satker), dan kantor pertanahan segala permasalahan dapat diatasi.

Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Hasmi Hanafie optimistis, dengan bekerja sama dengan KPKNL dan satuan kerja, pihaknya dapat mencapai target tahun ini hingga 100%. Hasmi menambahkan, dirinya akan terus memonitor para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota di sisa bulan ini, sehingga di penghujung tahun target ini dapat terealisasi. Pada kesempatan itu, Syukri menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Provinsi NTB beserta jajarannya, yaitu kantor pertanahan di wilayah NTB yang antusias menyelesaikan program program bersama sertifikasi BMN berupa bidang tanah tahun 2013. Di akhir rapat tersebut juga diserahkan secara simbolis sertifikat tanah BMN oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada KPKNL Mataram dan KPKNL Bima.   ( Penulis: Aditya Agni, Fotografer: FX Prasetya Adi Sulistya)