Mamuju – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju perkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil BPN Sulbar) dengan melakukan pertemuan di Kanwil BPN Sulbar di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, pada Rabu (11/10).

Kegiatan yang ditujukan untuk memastikan tercapainya target sertipikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) tahun 2023 itu dilaksanakan oleh Kepala KPKNL Mamuju Helvita Dorojatun dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Diana Nurita Sari, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Rahmat Ibnu Wibowo. Sementara itu, dari pihak Kanwil BPN Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Ridho Gunarsa Ali, dengan didampingi oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Arif Fathony.

Pada kesempatannya Helvita Dorojatun menyampaikan progres sertipikasi sampai dengan kuartal ketiga 2023, berikut permasalahan yang dihadapi. Helvita berharap melalui pertemuan ini permasalahan-pemasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan bersama-sama sesegera mungkin sehingga tidak menghambat proses sertipikasi tanah BMN.

Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Ridho Gunarsa Ali menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan program sertipikasi tanah BMN. Menurutnya, pihak BPN akan berupaya memastikan seluruh Kantor Pertanahan dibawah koordinasinya untuk menyelesaikan program sertipikasi ini. Ridho juga menyampaikan bahwa apabila sampai dengan Oktober tahun ini permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan penggantian objek sehingga jumlah realisasi tetap terjaga sesuai target yang dibebankan.

Lebih lanjut, Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Arif Fathony menguraikan secara detil progres sertipikasi masing-masing Kantor Pertanahan. Dalam paparannya, pria yang akrab dipanggil Thony ini menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam sertipikasi tanah BMN yang sampai saat ini belum diselesaikan, yaitu belum selesainya pelepasan beberapa bidang tanah baik yang berasal dari hibah Pemda maupun dari pembelian serta adanya sanggahan dari warga masyarakat atas kepemilikan tanah BMN. 

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Mamuju Diana Nurita Sari menyampaikan bahwa pihaknya secara intensif akan terus mengkoordinasikan setiap permasalahan yang dihadapi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, Diana menambahkan bahwa KPKNL Mamuju telah menyiapkan beberapa objek sertipikasi yang clean and clear sebagai pengganti target yang masih bermasalah, dengan batas waktu penyelesaian target bermasalah maksimal sampai dengan minggu ketiga Oktober 2023.

Selanjutnya, dalam pertemuan itu disepakati untuk dilakukan penguatan sinergi antara KPKNL Mamuju dengan Kanwil BPN Sulbar melalui koordinasi intensif baik secara insidentil maupun berkala, guna memastikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dituntaskan, atau dilakukan upaya penggantian atas objek yang tidak dapat diselesaikan sertipikasinya tahun ini. (Ida Kade Sukesa/KPKNL Mamuju)