Jakarta – Untuk menjalin sinergi dengan stakeholders, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV menggelar sosialisasi yang bertema “Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Negara Secara Profesional dan Akuntabel pada 23 September 2013 di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dihadiri oleh satuan kerja (satker) yang berada dalam wilayah tugas KPKNL Jakarta IV. Dalam acara tersebut, dipaparkan dan didiskusikan beberapa ketentuan antara lain, tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada pejabat di lingkungan Direktorat jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK) serta pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) sebelum tahun anggaran 2011.

Acara ini mengundang narasumber dari Direktorat BMN A.Y Dhaniarto serta Salbiah dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut turut hadir pula Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tri Intiaswati.

Kakanwil DJKN Jakarta mengingatkan perlunya merubah mindset manajemen pengelolaan BMN dimana dari sekedar asset administrator menjadi asset manajer sekaligus asset administrator. Perubahan mindset tersebut sebagai upaya mewujudkan tata kelola BMN secara profesional dan akuntabel dimana pengelolaan BMN diupayakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisian serta mampu mendukung penerimaan negara melalui utilisasi BMN antara lain berupa pemanfaatan BMN. “Selain itu, pengelolaan BMN yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Pemaparan beberapa ketentuan tersebut di atas berlangsung dalam dua sesi berturut turut disampaikan oleh kedua narasumber yang diselingi dengan diskusi serta tanya jawab yang berlangsung sangat antusias. Pada akhirnya, KPKNL Jakarta IV selaku pengelola BMN mengharapkan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman dengan satker selaku Pengguna BMN sehingga ke depan pelaksanaan pengelolaan BMN dapat berlangsung secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel. (Seksi PKN, KPKNL Jakarta IV/edited/bas)