Jakarta – Sinergi menuju kesempurnaan. Kesempurnaan tidak akan dicapai bila tidak ada sinergi, baik antar pegawai maupun antar instansi. Demi mencapai tujuan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jakarta IV mengadakan pertemuan yang bertajuk Evaluasi Rekonsiliasi BMN Semester I Tahun 2013 di Hotel Sangga Buana, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada 21 s.d. 22 September 2013 lalu.

Acara ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat dan pegawai petugas rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) KPKNL Jakarta IV tetapi juga dihadiri perwakilan beberapa satuan kerja (satker), diantaranya dari Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri, Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian, Sekretariat Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam arahannya, Agung Budi Setijadji selaku Kepala KPKNL Jakarta IV mengingatkan pentingnya sinergi antar pegawai petugas rekon maupun antara KPKNL dengan satker untuk mewujudkan hasil kerja yang optimal. “Selain menjalin dan memperkuat sinergi, acara ini juga bertujuan untuk mengevaluasi, sejauh mana pelaksanaan Rekonsiliasi BMN Semester I Tahun 2013 kemarin, hal apa saja yang diperbaiki,” ujar Agung. Dengan hadirnya beberapa satker tersebut, KPKNL diharapkan mendapatkan masukan dari pihak eksternal sehingga pelaksanaan rekon ke depan dapat berjalan semakin baik dan sesuai dengan salah satu Nilai Kementerian Keuangan yaitu selalu berusaha menuju ke arah kesempurnaan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait pendelegasian wewenang dalam rangka pengelolaan BMN sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) KPKNL Jakarta IV Agus Budianta selaku narasumber menyampaikan aturan dimaksud diselingi dengan tanya jawab dan diskusi berbagai permasalahan pada satker.

Selanjutnya, dalam rangka perbaikan rekonsiliasi BMN berikutnya, disepakati akan dibuatkan sebuah wadah yang dapat menjadi fasilitas untuk sharing knowledge dan forum diskusi terkait kegiatan rekonsiliasi dan pengelolaan BMN sehingga mempercepat penyampaian informasi kepada satker. Selain itu, petugas pada KPKNL dan petugas pada Satker dituntut untuk meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan penelitian dan verifikasi data, serta memeperhatikan ketentuan terkait dan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi serta pelaporan pengelolaan BMN. (Seksi PKN, KPKNL Jakarta IV, edited by arf)