Jakarta, - Tim Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) KPKNL Jakarta II melaksanakan survei lapangan guna Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) pada bangunan gedung kantor Kementerian Pertanian yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Rabu hingga Kamis, tanggal 20-21 Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan potensi terbaiknya. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa perencanaan kebutuhan BMN merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

Perencanaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik melalui tertib dalam pengelolaan yaitu dengan penggunaan BMN sesuai intensi pengadaan dan/atau fungsi serta tidak berlebihan, dan juga pemanfaatan sesuai dengan karakter BMN. Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan usulan pengadaan BMN yang tepat, telah disusun ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN yaitu dengan pengaturan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) 

Obyek perhitungan tingkat kesesuaian dengan SBSK adalah tanah dan bangunan gedung. Tanah dalam hal ini adalah tanah yang diperuntukkan bagi bangunan gedung negara. Sedang bangunan gedung negara meliputi gedung perkantoran dan rumah negara (dalam hal ini termasuk bangunan mess/wisma). Tujuannya adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (the highest and best use principe). 

Dalam kegiatan ini, dilakukan pengumpulan data, pengisian form penggunaan BMN, sekaligus peninjauan aset pada bangunan gedung kantor yang tersebar pada komplek Kementerian Pertanian yang beralamat di Jalan Harsono Rm Dalam No.3 Ragunan Kota Jakarta Selatan. Tim didampingi perwakilan dari Biro Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Raden Kiky, beserta jajaran. Hal ini merupakan bentuk dukungan penuh dari instansi terkait. 

Berdasarkan hasil perhitungan, nantinya akan diperoleh data tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang terdiri dari beberapa kategori yaitu (1) telah sesuai standardisasi, (2) kurang dari standardisasi, atau (3) melebihi standardisasi  

KPKNL Jakarta II senantiasa aktif melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam hal pemenuhan target kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Hal ini untuk memastikan aset yang dikelola oleh DJKN telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (the highest and best use principe), yang akan berdampak pada penggunaan BMN yang lebih optimal sehingga bisa menjadi salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat diandalkan.