Kuningan – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Negara (BMN) senantiasa terus melakukan upaya dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang TOP (Tertib dan Optimal). Berkaitan dengan hal tersebut, KPKNL Cirebon melakukan koordinasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuningan, Rabu (15/2).

Staf Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Cirebon sekaligus PIC Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Aset Lilik Ardi Nugroho didampingi staf lainnya Bambang Nugroho Dwi Atmojo dan Budi Prasetyo, menjelaskan kunjungan kedinasan kali ini guna silaturahmi dan koordinasi terkait sinergi dalam pengelolaan PNBP dari aset.

“Pengelolaan Barang Milik Negara di Ciayumajakuning dijalankan KPKNL Cirebon, pengelolaan PNBP di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dijalankan KPPN Kuningan. Semoga ke depan mampu mewujudkan program Kemenkeu Satu khususnya dalam optimalisasi PNBP dari aset”, ujar pria yang sebelumnya bertugas di KPKNL Surakarta.

Lilik menambahkan bahwa dalam peningkatan PNBP dari aset diperlukan adanya sinergi dengan KPKNL dengan KPPN khususnya dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN. Dirinya menambahkan bahwa sumber data pengelolaan PNBP dari aset salah satunya berasal aplikasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Bukan hanya terkait monitoring PNBP aset, Lilik mengungkapkan harapan dapat terwujud sinergi Kemenkeu Satu dalam pembinaan kepada satuan kerja di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. “Ada peluang kegiatan pembinaan dilakukan bersama-sama. KPKNL pengawasan pengelolaan BMN, sementara KPPN pengawasan PNBP. Apalagi di Kementerian Keuangan sedang menggalakan Kemenkeu Satu”, ujarnya.

Adanya sinergi Kemenkeu Satu antara KPKNL Cirebon dan KPPN Kuningan diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan terkait pengelolaan BMN dan PNBP yang tertib dan optimal dari aset seperti pungutan sewa tanpa persetujuan Menteri Keuangan, PNBP tidak disetor atau terlambat disetor ke kas negara, maupun permasalahan PNBP lainnya.

Di hari yang sama, pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan se-Ciayumajakuning juga mengadakan rapat pembahasan rencana kegiatan Joint Program Satuan Kerja Kementerian Keuangan se-Ciayumajakuning bertempat di aula Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu Kota Cirebon. (pkn/bp)