Bukittinggi – Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adakan monitoring dan evaluasi Biro Advokasi dan Sosialisasi e-Advokasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa (27/11) di Aula Singgalang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami di KPKNL Bukittinggi menjadi salah satu dari sebelas (tempat) untuk tuan rumah evaluasi dan sosialisasi terkait layanan bantuan hukum,” ucap Syukriah HG Kepala KPKNL Bukittinggi dalam pembukaan kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan yang berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Sumatera Barat dan Riau.

“Dengan berubahnya nomenklatur Biro Bantuan Hukum menjadi Biro Advokasi turut merubah mindset layanan bantuan hukum menjadi advokasi melalui dukungan aktif dalam suatu permasalahan tugas dan fungsi,” ucap Hasya Ilma Adhana Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID Biro Advokasi.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan aktif Biro Advokasi kepada unit vertikal Kementerian Keuangan, Biro Advokasi juga memperkenalkan aplikasi e-advokasi sebagai sarana mempercepat telaahan hukum, penanganan perkara dan pendampingan hukum. (Teks/Foto: Latho Muhammad)