Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi capaian kinerja sekaligus penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan DJKN.

Dalam rapat tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah progres pelaksanaan program sertipikasi BMN Tahun Anggaran 2026. Monitoring dilakukan terhadap berbagai kategori target sertipikasi, mulai dari bidang tanah yang telah memenuhi syarat (clean and clear), bidang tanah yang masih memerlukan kelengkapan dokumen, bidang tanah yang menghadapi kendala administratif maupun fisik, hingga aset yang telah bersertipikat namun belum diperbarui pada sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penanganan permasalahan hukum terkait aset negara, seperti sengketa, gugatan, penguasaan oleh pihak lain, maupun permasalahan administrasi yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Upaya penyelesaian dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, pendataan, koordinasi, kajian hukum, hingga pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan.

Acara diselenggarakan secara hybrid, agar arahan dari Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (RiSKa) juga dapat disampaikan kepada para peserta. Selain itu, satker yang berhalangan hadir secara fisik, dapat bergabung secara online.

Monev juga membahas progres IKU Portofolio Aset serta hasil reviu terhadap berbagai produk dan output pengelolaan BMN. Dari hasil evaluasi ditemukan beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan, antara lain keseragaman format dokumen pada layanan alih status dan penggunaan bersama, serta perbaikan aspek administratif pada beberapa produk pengelolaan BMN. Langkah tindak lanjut akan dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola aset negara.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, KPKNL Bukittinggi berharap seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, mempercepat penyelesaian target sertipikasi aset negara, serta memastikan pencapaian indikator kinerja secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. (HW)