KPKNL Biak – KPKNL Biak menggelar Rapat Evaluasi dan Monitoring Percepatan Sertifikasi BMN 2014 dan 2015 yang bertempat di ruang rapat Pelaksana Jalan Nasional VII Wilayah Nabire (15/10/2014). Satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Biak, SKPJN Wilayah VII Nabire, Polres Paniai, Polres Nabire, SKPJN Wilayah VIII Paniai, Badan Pertanahan Nasional Nabire, Badan Pertanahan Nasional Paniai, Kantor Kesehatan Pelabuhan Biak, Kejaksaan Negari Nabire dan Perwakilan dari Kantor Wilayah DJKN Papua dan Maluku menghadiri rapat tersebut. 

Yefta Kamesrar selaku Plh. Kepala KPKNL Biak membuka rapat dan Kepala BPN Nabire, Hiskia Kaiba melanjutkan dengan materi Tata Cara Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Tanah Jalan Nasional. Pad sesi selanjutnya dibahas mengenai Progress Pensertifikatan BMN 2014 yang dilanjutkan dengan Verifikasi dan Klarifikasi Target Tahun 2014. Dari hasil verifikasi dan klarifikasi target tahun 2014 diketahui bahwa sampai saat ini 17 bidang tanah dalam progress penyelesaian sertifikasi tanah, dan 1 bidang tanah sudah selesai dan mendapatkan sertifikat.

Masih banyaknya tanah yang masih dalam progress penyelesaian ditengarai oleh beberapa kendala. Kendala pertama biaya akomodasi tidak ditanggung dalam DIPA kantor pertanahan. Kantor pertanahan dan satker tidak memiliki DIPA untuk melakukan pendaftaran tanah dalam pensertifikatan tersebut. Kendala kedua yakni kendala dalam pelepasan Hak Ulayat. Perlu diketahui bahwa Pelepasan Hak Ulayat di Wilayah Papua memerlukan proses yang cukup panjang yang melibatkan banyak pihak. Kendala ketiga sebagian target yang telah ditetapkan untuk Pensertifikatan BMN termasuk kedalam Zona Merah, yaitu Zona penguasaan Operasi Papua Merdeka.

Sebagai tindak lanjut dari acara Rapat Evaluasi dan Monitoring ini yaitu dengan penandatanganan Berita Cara Penetapan Target Tahun 2015 antara KPKNL Biak dan BPN Nabire serta BPN Paniai, yang diwakili oleh Kepala Seksi PKN, Andi Ahmad Rivai, Hiskia Kaiba selaku Kepala BPN Nabire dan Soleman Karubaba dari BPN Paniai. (Tulisan  : Anggi Yusuf)