Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Biak melaksanakan kegiatan penting di Kabupaten Supiori. Kegiatan ini berfokus pada penggalian potensi piutang daerah dan sosialisasi pengurusan serta penghapusan piutang daerah. Acara ini menargetkan dua kantor utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Supiori dalam mengelola piutang daerahnya secara lebih efektif. Dengan adanya kegiatan ini, KPKNL Biak berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPKAD dan Bapenda mengenai pentingnya penanganan piutang yang optimal. Penanganan Piutang yang optimal penting dilakukan agar laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Supiori lebih akuntabel.

Penggalian Potensi Piutang Daerah

Dalam sesi ini, tim dari KPKNL Biak yang dalam hal ini diwakili oleh Moh. Nasrulloh selaku Kepala Seksi Piutang Negara dan Ismet Muliawan pelaksana pada Seksi Piutang Negara KPKNL Biak bekerja sama dengan BPKAD dan Bapenda Kabupaten Supiori untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis piutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Piutang ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti, retribusi, transfer daerah atau denda (TGR). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua piutang daerah tercatat dengan baik dan ada strategi yang jelas untuk menagihnya.

Penggalian potensi ini merupakan langkah awal yang krusial. Dengan mengetahui secara pasti berapa jumlah piutang yang ada dan dari mana asalnya, pemerintah daerah dapat menyusun rencana penagihan yang lebih terarah dan efisien.

Kesempatan selanjutnya diberikan pengertian mengenai jenis-jenis piutang yang dapat diserahkan pengurusannya pada Panitia Cabang Urusan Piutang Negara (PUPN) c.q KPKNL Biak beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi serta mekanisme pengurusannya sampai dengan lunas/ selesai.

Sosialisasi Pengurusan dan Penghapusan Piutang Daerah

Selain penggalian potensi, tim KPKNL Biak juga mengadakan sosialisasi mengenai prosedur pengurusan dan penghapusan piutang daerah. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum, mekanisme penagihan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menghapuskan piutang yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Sosialisasi ini sangat penting karena seringkali piutang daerah menjadi masalah menumpuk dan tidak terselesaikan. Dengan adanya panduan yang jelas dari KPKNL Biak, diharapkan BPKAD dan Bapenda Kabupaten Supiori dapat mengambil tindakan yang tepat, baik untuk menagih piutang yang masih berpotensi, maupun untuk menghapuskannya sesuai prosedur jika sudah tidak mungkin lagi ditagih.

Kegiatan yang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Supiori. Kerjasama antara KPKNL Biak dan Pemerintah Kabupaten Supiori diharapkan dapat terus berlanjut untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.