Biak, 10 Juni 2026 – Jajaran pejabat Satu Kementerian Keuangan Kabupaten Biak melaksanakan courtesy meeting dengan Panglima Komando Daerah Udara (KODAU) III, Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., pada Rabu (10/6). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widihartanto.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan serta memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Sebagai mitra strategis pemerintah, kedua instansi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas negara, termasuk dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam kesempatan tersebut, para peserta berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah rencana pemanfaatan aset daerah untuk mendukung penguatan sarana dan prasarana pertahanan nasional, serta pengelolaan aset hasil penegakan hukum yang berpotensi dimanfaatkan guna menunjang operasional instansi pemerintah.

Pembahasan juga menekankan pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap proses pengelolaan dan pemanfaatan aset negara. Sinergi yang baik antara kementerian/lembaga dan aparat pertahanan dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola aset yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala KPKNL Biak, Dyuwaraninda Rachardono, menyampaikan komitmen untuk mendukung berbagai proses pengelolaan aset yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi negara.

Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan TNI AU dapat semakin erat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara lebih efektif. Selain itu, sinergi yang terbangun diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku.