Bengkulu - Dalam rangka tercapainya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu selaku Pengelola Barang dalam wilayah kerja Propinsi Bengkulu mengadakan 2 rangkaian kegiatan yaitu Rapat Koordinasi, Identifikasi dan Pendataan Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah milik Pemerintah Pusat dan Sosialisasi Pengelolaan BMN pada tanggal 3 s.d 5 September 2013 bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Rapat Koordinasi, Identifikasi dan Pendataan Sertipikasi BMN berupa Tanah milik Pemerintah Pusat yang dihadiri lebih kurang 360 peserta yang terdiri dari Para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu, Unit Akuntansi Pengguna Barang Wilayah (UAPBW), Satuan Kerja dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaa Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu. Dalam pelaksanaan acara ini sebelumnya terlebih dahulu di berikan arahan dan sekaligus dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Ishack Ismail. Dalam pengarahannya Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu memaparkan bahwa di tahun 2013 KPKNL Bengkulu memiliki target Identifikasi dan Pendataan Sertipikasi BMN berupa Tanah milik Pemerintah Pusat sebanyak 381 bidang tanah dan hingga saat ini KPKNL Bengkulu telah terealisasi sebanyak 689 bidang tanah.

Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu bertindak sebagai Narasumber memaparkan tentang Kebijakan Identifikasi dan Pendataan dalam rangka Sertipikasi BMN yang disambut antusias oleh para peserta pada saat diskusi dan tanya jawab berlangsung yang dimoderatori oleh Kepala KPKNL Bengkulu, Muhammad Amin. Peserta rapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi di satuan kerja masing-masing yang kemudian diberikan solusi oleh Narasumber rapat.

Pada sesi berikutnya Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang II Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Medy Rosadi menjadi Narasumber dengan memaparkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pensertipikatan BMN berupa tanah. Dalam sesi ini antusias peserta rapat pun sangat terasa saat Kepala KPKNL Bengkulu, Muhammad Amin yang bertindak sebagai Moderator kembali membuka sesi diskusi dan tanya jawab mengingat pemaparan mengenai pelaksanaan teknis yang akan satuan kerja lakukan ke depannya.

Di akhir acara Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu mengharapkan agar para satuan kerja berkoordinasi dengan KPKNL Bengkulu dan Kepala Kantor Pertanahan dalam wilayah Kabupatan/Kota masing-masing dalam hal identifikasi dan pendataan dalam rangka sertifikasi BMN berupa tanah milik Pemerintah Pusat mengingat KPKNL Bengkulu memiliki target indikatif berupa 80 bidang tanah dan 40 tanah jalan nasional di tahun 2014.

Di tempat yang sama keesokan harinya KPKNL Bengkulu mengadakan Sosialisasi Pengelolaan BMN dengan dihadiri oleh peserta sosialisasi sebanyak 150 orang. Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala KPKNL Bengkulu yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Pengelolaan BMN oleh Kepala Seksi PKN II, Hedaryani yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dilanjutkan materi kedua oleh Kepala Seksi PKN KPKNL Bengkulu, Novian Fatckur Rochman yang mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor KMK 218/MK.6/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan yang dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab.

Di akhir acara Seksi PKN KPKNL Bengkulu kembali mengulas mengenai Aplikasi SIMAK BMN 2013 dengan simulasi instalasi aplikasi yang kemudian disambut dengan berbagai pertanyaan dari para peserta sosialiasi mengenai kendala yang mereka hadapi dalam penggunaan aplikasi yang resmi dilaunching Mei 2013 lalu ini. (Iftah Lana Fauzana, Pelaksana Seksi PKN KPKNL Bengkulu).