Balikpapan - KPKNL Balikpapan secara resmi mencanangkan diri dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan KPKNL Balikpapan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada hari Selasa (26/10), berlangsung kegiatan Pencanangan Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang secara resmi dilaksanakan serentak oleh Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara beserta KPKNL-KPKNL di wilayah kerjanya. Sebagai perwakilan KPKNL Balikpapan, Yoshua Wisnungkara, Kepala KPKNL Balikpapan hadir dalam kegiatan pencanangan tersebut dengan didampingi Toni Agus Wijaya, Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

Selain kegiatan pencanangan yang bertempat di Aula Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tersebut, dilaksanakan juga penandatanganan kontrak kinerja komplemen oleh Kepala KPKNL Balikpapan, Yoshua Wisnungkara. Penandatanganan kontrak kinerja komplemen ini dilaksanakan terkait adanya pergantian Kepala KPKNL Balikpapan yang secara resmi diumumkan melalui pelantikan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021 silam.

Sebagai bukti nyata komitmen KPKNL Balikpapan mempersiapkan diri menuju predikat WBBM, pada hari Kamis (28/10) dilaksanakan penandatanganan piagam pencanangan ZI menuju WBBM oleh para pejabat pengawas KPKNL Balikpapan. Ini membuktikan kesungguhan seluruh elemen KPKNL Balikpapan untuk mewujudkan unit kerja yang memenuhi kriteria predikat WBBM dalam pemenuhan pelayanan.

Sebelumnya, KPKNL Balikpapan telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Dan target pencapaian predikat WBBM ini menjadi upaya KPKNL Balikpapan untuk terus mengawal keberlanjutan program WBK dan memberikan performa pelayanan yang terbaik, menguatkan integritas dalam pelayanan dan proses kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi pengguna layanan.

Pencanangan pembangunan ZI menuju WBBM ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPKNL Balikpapan dalam mewujudkan unit kerja yang berkualitas dalam pelayanan publik serta bebas dari korupsi.