Balikpapan. Pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara (revaluasi BMN) yang tuntas dan berkualitas menjadi target yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara bahwa tugas Tim Koordinasi Pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kembali BMN pada Pengguna Barang, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Bertempat di Ruang Lelang KPKNL Balikpapan Rabu 4 Juli 2018 berlangsung kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) revaluasi BMN pada wilayah Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara). Dalam kesempatan ini hadir Kepala Kanwil DJKN Kaltimtara Surya Hadi, Plh. Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Kaltimtara Sudirman, Kepala KPKNL Balikpapan Chairiah, Kepala KPKNL Samarinda Nikodemus Sigit Rahadjo, Kepala KPKNL Bontang Heru Riyanto, dan perwakilan dari KPKNL Tarakan. Sedangkan dari kantor pusat hadir Antonius Iwan Setyono perwakilan dari Direktorat BMN dan Nurbianto perwakilan dari Direktorat Penilaian dan Wigas Angga Kalifi perwakilan dari Direktorat PKNSI.

Membuka kegiatan ini Chairiah menyampaikan capaian progress reval KPKNL Balikpapan yang sudah di atas rata-rata nasional, selain itu disampaikan terkait kendala revaluasi aset satker TNI Angkatan Darat Kodam VI Mulawarman dimana terdapat 360 NUP bangunan (rumah dinas) yang tidak dapat didatangi untuk dilakukan inventarisasi karena sudah dikuasai pensiunan dan pihak ketiga. Dilanjutkan oleh Surya Hadi selaku Kepala Kanwil DJKN Kaltimtara menyampaikan terkait capaian reval Kanwil DJKN Kaltimtara dan menekankan kepada Kepala KPKNL Samarinda untuk dapat menaikkan progress. Surya Hadi juga menyampaikan bahwa selain memperhatikan kuantitas, kualitas reval juga harus tetap di jaga

Menjaga kualitas laporan penilaian agar tidak terjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hal yang sangat penting. Hasil audit BPK dan Inspektorat Jenderal (Itjen) terhadap Laporan Penilaian Kembali (LPK) yang tahun 2017 menjadi sampel masih banyak laporan yang kurang lengkap dan terdapat kesalahan. Ketelitian dalam menyusun LPK dan memperhatikan kualitas LPK, ini untuk menjaga agar tidak mempengaruhi opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), nantinya setelah hasil revaluasi BMN masuk ke dalam LKPP maka opini atas LKPP tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya Tim Monev dari Kantor Pusat melakukan on the spot ke ruangan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Balikpapan untuk melihat arsip laporan penilaian reval BMN. Sebelum kegiatan ditutup diharapkan hasil diskusi terkait kendala dan solusi yang ada dapat ditindaklanjuti dan menjadi komitmen bahwa Kanwil DJKN Kaltimtara dan seluruh KPKNL di wilayah Kaltimtara dapat menyelesaikan Revaluasi BMN tepat waktu dan berkualitas. Pelaksanaan Monev yang berlangsung mulai pagi hari jam 09.00 WITA berakhir dan ditutup dengan pada pukul 17.30 WITA. (Penulis/Fotografer : Seksi HI)