Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2023 dan Kinerja APBN Tahun 2024 (Realisasi s.d. 29 Februari 2024)

Kajian Fiskal Regional merupakan salah satu output utama Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung yang terus dioptimalkan aspek kebermanfaatan bagi stakeholder, salah satunya melalui aktivitas diseminai yang disertai penyampaian informasi kinerja APBN terkini kepada masyarakat. Diseminasi KFR Tahunan 2023 dan Press Release Kinerja APBN periode s.d. Februari 2024 dilaksanakan pada 26 Maret 2024 secara secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung serta melalui Streaming Youtube dan Zoom Meeting.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, dan dilanjutkan dengan keynote speech dari Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Eko Kurniawan. Pada kesempatan ini turut hadir stakeholder dari berbagai latar belakang untuk saling bertukar pandang atas isu-isu fiskal dan ekonomi yang terdiri dari jajaran forkopimda, pimpinan daerah, perwakilan kementerian/lembaga (BI, BPS, BPKP), perwakilan OPD Pemerintah Daerah, satuan kerja, akademisi, Kemenkeu Satu, dan perwakilan redaksi di regional Bangka Belitung. 

Bersama dengan Kepala Disnaker Provinsi, Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menyampaikan hasil evaluasi atas kondisi tenaga kerja dan pengangguran yang berdasarkan hasil regresi secara simultan sebesar 83,13 persen dipengaruhi oleh tingkat Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi UMP di Babel yang berada pada posisi tertinggi ke-3 di Indonesia menjadi tantangan mengingat kenaikan UMP sebesar Rp1 juta akan meningkatkan persentase TPT sebesar 5,26 persen. Pada kesempatan ini, disampaikan perlu adanya kehati-hatian dalam merumuskan kenaikan UMP karena dapat mempengaruhi TPT secara signifikan serta perlu adanya investasi yang padat karya untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, realisasi kinerja APBN terutama penyaluran TKD s.d. 29 Februari 2024 masih mendominasi pendapatan daerah dengan proporsi sebesar 85,54 persen terhadap keseluruhan pendapatan pemda konsolidasian. Akselerasi penyaluran DAK Non Fisik di awal tahun mendorong pertumbuhan signifikan realisasi TKD yang tumbuh 12,92 persen (yoy) utamanya dalam penyaluran Belanja Dana BOS, Dana DOP, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan.

Kegiatan ini menjadi sarana menjalin koordinasi dan sinergi yang erat dengan stakeholder di daerah untuk mendukung pelaksanaan anggaran yang lebih baik kedepannya. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana pengembangan solusi dan rekomendasi bersama stakeholder terhadap masalah dan tantangan tertentu di daerah. 

Dari Diseminasi Kajian Fiskal Regional dan Kinerja APBN 

Pangkalpinang, 26 Maret 2024