Kondisi perekonomian global di awal triwulan kedua tahun 2023 masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya yaitu tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut sehingga menekan likuiditas di tingkat global. Selain itu, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai.

Di tingkat nasional, perekonomian terus menunjukkan penguatan dan resilient. Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga Triwulan I 2023 tumbuh 5,03 persen secara y-o-y, yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Dalam periode yang sama, beberapa negara di berbagai belahan dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan kurang dari 5 persen, seperti Tiongkok, Meksiko, Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Tingginya inflasi dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang tinggi di berbagai negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,45 persen y-o-y secara nasional per Februari 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan dan gini rasio yang turun masing-masing ke level 9,57 persen dan 0,381 pada tahun 2022 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja, kemiskinan, dan tingkat ketimpangan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian perlambatan lebih dalam juga dialami pada impor. Lalu, inflasi di tingkat nasional secara year on year mengalami penurunan pada April 2023. Pengendalian inflasi atas komoditas pangan diperkuat khususnya dalam masa Ramadhan dan libur lebaran.

Dari sisi pelaksanaan APBN di tingkat Nasional, sampai dengan 30 April 2023, pendapatan negara mencapai Rp1.000,51 triliun yaitu 40,6 persen dari target (terdiri dari penerimaan Pajak Rp688,15 triliun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp94,50 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp217,77 triliun). Dari sisi belanja telah terealisasi Rp765,78 triliun (terdiri dari Rp522,70 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah Rp243,08 triliun). Sehingga, tercatat surplus APBN sebesar Rp234,73 triliun. Namun demikian, mitigasi risiko dan kewaspadaan terus dikedepankan mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.

Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi, untuk bulan April 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 4,33 persen. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama untuk Manado dan Kotamobagu juga mengalami inflasi sebesar 3,86 persen dan 5,44 persen. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan April 2023 naik 0,41 persen menjadi 106,55 dibandingkan dengan bulan Maret yang berada di 106,12. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dari 110,94 di bulan Maret ke 112,28 di bulan April. Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 106,31. Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 110,58. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada April berada di 69,45 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Maret pada 49,77 Juta USD.

Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp1,6 triliun atau sekitar 31,61 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 28,49 persen dari pagu, dengan nilai sebesar Rp6,26 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Sampai dengan akhir April 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp4,66 triliun.

Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp4,88 triliun, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap PAD. Dari sisi Belanja, Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp4,05 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp2,07 triliun diikuti Belanja Barang Rp820,53 miliar.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir April 2023 adalah sebesar Rp1,17 triliun atau telah terealisasi sebesar 30,62 persen dari target penerimaan tahun 2023. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan April 2023 mengalami Pertumbuhan (YoY) sebesar 11,22 persen.

Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir April 2023, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp22 miliar. Untuk periode bulan April di penerimaan Bea Keluar terealisasikan sebesar Rp5,03 miliar, penerimaan Cukai sebesar Rp1,91 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp169 Juta. Terdapat deviasi sebesar 208 persen yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar sebesar 270 persen atas pungutan terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya.

Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 30 April 2023 sangat baik dan hampir memenuhi target triwulan II sebesar Rp2,46 miliar hingga 90,33 persen. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan satker pengguna BMN yang baik, tingkat utilisasi BMN yang meningkat, dan koordinasi yang baik antara Kanwil DJKN Suluttenggomalut dan KPKNL Manado dengan stakeholders terkait. Lalu, capaian PNBP dari pelaksanaan lelang lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 30 April 2023 dari lelang oleh PL I, PL II, dan PT Pegadaian mencapai Rp1,99 miliar atau 55,95 persen dari target TW II.

Dari sisi Belanja, berdasarkan realisasi APBN sampai dengan April 2023, realisasi Belanja Pegawai mencapai 31,65 persen. Sementara itu, untuk Belanja Barang telah terealisasikan 24,21 persen dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 16,66 persen. Selanjutnya, untuk Transfer Ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir April, telah disalurkan TKD mencapai Rp4,02 triliun atau 31,17 persen dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp2,93 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp642,90 miliar.