Ternate - Pada Rabu (10/05), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Nominatif dan Data Indikatif Sertipikasi BMN Berupa Tanah TA 2023 dan Koordinasi terkait Percepatan Penyelesaian Target Sertipikasi BMN TA 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari KPKNL Ternate, Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku Utara, dan Kanwil DJPb Maluku Utara. Rapat tersebut dilaksanakan guna melakukan koordinasi dengan Kanwil ATR/BPN dan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, kunjungan ke lokasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMAT) yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara, serta kegiatan pembinaan pada KPKNL Ternate dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan.

Dalam rapat tersebut, Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, P. Epi Sumanto menyampaikan bahwa target nominatif pensertipikatan BMN TA 2023 pada wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 105 bidang tanah dengan perincian target K1 sebanyak 5 Bidang, K2 sebanyak 4 Bidang, dan K3 sebanyak 96 Bidang.

Sampai dengan Bulan April,  pihak ATR/BPN telah menyelesaikan sertipikat atas 10 bidang tanah yang terdiri dari 3 bidang tanah yang berasal dari target K1 dan 7 bidang tanah yang berasal dari target K3. Untuk itu, Kanwil ATR/BPN menyatakan akan segera melakukan permohonan revisi anggaran sertipikasi BMN agar dapat menyelesaikan target sertipikasi BMN yang ada di wilayah Prov. Maluku Utara.

“Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Kanwil ATR/BPN, KPKNL Ternate, dan seluruh kantor pertanahan yang ada di wilayah Prov. Maluku Utara akan terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan target sertipikasi BMN.” jelas Epi.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut juga telah menyerahkan buku ABMAT Prov. Maluku Utara kepada Kanwil ATR/BPN untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi penanganan ABMAT yang ada di Prov. Maluku Utara. Selain itu, koordinasi dengan Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyelesaian tugas masing-masing unit dan pelaksanaan program Regional Chief Economist (RCE) serta penguatan sinergi Kemenkeu One yang ada di Prov. Maluku Utara.