Manado (10/02) – Pada hakikatnya, Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan salah satu upaya dalam membangun program reformasi birokrasi guna mengembangkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang bekualitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh Joko Juwianto pada kegiatan Sharing Session Persiapan Pembangunan ZI menuju WBK yang diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut pada Rabu (10/02) secara daring.

Kegiatan sharing session diawali dengan sambutan Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) selaku Ketua Pembangunan ZI Menuju WBK 2021 Kanwil DJKN Suluttenggomalut Anggun Prihatmono.

“Peserta diharapkan untuk aktif menyimak, bertanya, dan meminta arahan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan Kanwil DJKN Aceh saat mempersiapkan Pembangunan ZI menuju WBK beserta kendala-kendala yang dihadapi”, tutur Anggun.

Pada sesi pemaparan, Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Aceh Joko Juwianto menyampaikan pengalaman Kanwil DJKN Aceh dalam meraih predikat ZI menuju WBK pada tahun 2019 dan 2020.

“Strategi yang kami terapkan dalam membangun ZI menuju WBK, diantaranya membentuk komitmen dan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, menyediakan fasilitas yang lebih baik dan semangat keramahan untuk kepuasan publik, membangun komunikasi proaktif dengan stakeholder, dan inovasi layanan yang customer driven-oriented”, ungkap Joko.

“Selain itu kami juga membuat inovasi program yang menyentuh masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat”, tambahnya.

Ia juga mengungkapkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut, beberapa diantaranya AMaR (Aplikasi Pengelolaan Arsip), SIMPENA (Aplikasi updating profil penilai), SOP Layanan Persetujan Peruntukan BMN yang berasal dari aset eks Bea Cukai, dan berbagai buku panduan.

“Bagaimana cara untuk menggali ide dan gagasan dalam membuat suatu invoasi, baik yang sifatnya aplikasi maupun nonaplikasi?”, tanya Kepala Bidang Lelang Neil E. Prayoga.

“Kita harus melakukan evaluasi terhadap SOP layanan yang sudah berlaku, kemudian dari SOP tersebut diidentifikasi apa saja yang dapat dikembangkan. Tujuannya agar para pengguna layanan merasa lebih dimudahkan dan lebih puas dengan layanan Kanwil”, jawab Joko.

Kegiatan sharing session ditutup dengan arahan singkat dari Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah H.G serta dilanjutkan oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Aloysius Yanis Dhaniarto.

“Kami sangat mendukung Kanwil DJKN Suluttenggomalut untuk dapat meraih predikat ZI menuju WBK di tahun 2021. Tidak perlu takut dan panik, cukup ikuti panduan pada LKE, penuhi dokumennya, nanti akan dipandu dan mulai bermunculan ide-ide inovasi”, ungkap Syukriah.

Yanis menyampaikan bahwa bahwa Kanwil DJKN Suluttenggomalut merasa lebih tercerahkan, lebih semangat, dan lebih yakin. Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ZI WBK untuk berkomitmen penuh dan mengutamakan integritas dan menutup dengan kutipan “kalau mau pasti bisa”. (ayu/wdp)