Manado (26/01/21) – Sasaran utama dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sebagai upaya dalam mencapainya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo dan KPKNL Ternate membagikan pengalaman keberhasilannya dalam meraih predikat ZI WBK pada kegiatan sharing session Pembangunan ZI menuju WBK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku (Kanwil DJKN Suluttenggomalut).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada selasa (26/01/21) secara daring serta turut dihadiri oleh KPKNL Manado dan KPKNL Palu yang juga ditetapkan sebagai unit akselerasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tahun 2021.

“Seluruh satuan kerja (satker) pada Kementerian Keuangan dituntut untuk meraih predikat WBK/WBBM dan menjadi pioneer bagi satker lain”, ujar Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Aloysius Yanis Dhaniarto dalam sambutannya.

“Ayo jaga integritas dan komitmen bersama dalam mengembangkan enam area perubahan demi meraih predikat WBK”, serunya.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Gorontalo Angga Kunto Widianto yang hadir sebagai narasumber memaparkan inovasi-inovasi yang dilakukan selama tahun 2020. “Beberapa inovasi yang kami lakukan dinataranya pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada berbagai layanan, inovasi “know your employee”, serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk sewa kantin”.

“Inovasi layanan tidak hanya dilakukan untuk stakeholder eksternal. Banyak inovasi yang dapat diinisiasi pada layanan stakeholder internal”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, kepala KPKNL Ternate Mokhamad Arif Setyawantika juga memaparkan inovasi-inovasi pada KPKNL Ternate yang terbagi kepada inovasi pemangkasan norma waktu dan inovasi pelayanan prima.

“Pelayanan prima terhadap pengguna layanan yang kami lakukan antara lain buku tamu digital, konsultasi dan pengaduan online, survei layanan digital, bantuan insidental tenaga supporting, transaksional e-channel, valet parking, pick up drop off ojek, internet hotspot, sistem antar produk layanan, dan layanan prioritas”, papar Arif. 

Pada sesi tanya jawab, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Taufiq Istianto memberikan pertanyaan kepada KPKNL Gorontalo. “Variabel apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat lolos dalam meraih predikat WBK ini?”.

“Variabel kepuasan konsumen yang terdiri dari prosedur layanan, persyaratan layanan, biaya layanan, waktu layanan, jangka waktu layanan, resposifitas layanan, kecakapan SDM, sarana/prasarana layanan, serta fasilitas pengaduan”, jawab Angga.

“Integritas, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungli, dan percaloan pada variabel anti korupsi juga wajib diperhatikan”, tambahnya.

Kepala Seksi Hukum & Informasi KPKNL Ternate Hendra Leo Purba turut membagikan pengalamannya. Ia menyampaikan bahwa beberapa inovasi yang diakukan di KPKNL Ternate secara tidak langsung terinspirasi dari apa yang telah dilakukan sebelumnya namun dikembangkan kembali. Inovasi juga diperkenankan untuk melakukan replikasi terhadap inovasi satker lain. (ayu/wdp)