Makassar – Bertempat di Lobby Menara Iqra Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Makassar, perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan mengadakan konferensi pers APBN Anging Mammiri di hadapan awak media untuk periode sampai dengan bulan Juni tahun 2023 pada Rabu (26/07). Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II Kementerian Keuangan yaitu Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dan Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, dengan moderator dari Balai Diklat Keuangan Makassar. Juga hadir local expert dari Unismuh Makassar untuk menyampaikan pandangannya.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Supendi menjelaskan bahwa capaian kinerja untuk semester I menunjukkan tren positif. Total pendapatan regional adalah Rp7,47 triliun, total belanja sebesar Rp23,39 triliun, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp15,92 triliun. Tren inflasi Sulawesi Selatan cenderung sama dengan inflasi nasional. Adapun surplus neraca perdagangan s.d. Juni 2023 mencapai US$159,16 juta.

Dalam pemaparan mengenai kinerja DJKN, Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Sudirman menerangkan bahwa capaian PNBP semester I tahun 2023 terealisasi sebesar Rp31,57 milyar. Realisasi PNBP bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp18,93 milyar serta pelayanan lelang dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp12,63 milyar. “PNBP aset terbesar bersumber dari kantor otorita Bandar Udara Wilayah Makassar dan Unit Penyelenggara  Pelabuhan Garongkong,” ujarnya.

Terkait kinerja pelayanan lelang, disebutkan bahwa nilai pokok lelang tercapai sebesar Rp687,43 milyar yang terdiri atas lelang Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp272,75 milyar, Pegadaian sebesar Rp305,81 milyar, eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebesar Rp97,15 milyar dan lelang lainnya. “Dari penjualan melalui lelang ini, (selain PNBP) Negara juga memperoleh penerimaan dalam bentuk PPh Pasal 25 sebesar Rp2,59 milyar dan untuk Daerah ada penerimaan berupa BPHTB sebesar Rp4,82 milyar,” jelas Sudirman.

Untuk pengelolaan kekayaan Negara, diuraikan untuk tahun 2023 target sertipikasi BMN berupa tanah adalah sebanyak 7.791 NUP dan sampai bulan Juni 2023 tercapai 446 NUP (5,72 persen). “Capaian (sertipikasi) sangat rendah karena masih dalam proses inventarisasi pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dari daerah,” ungkap Sudirman. Lebih lanjut, diuraikan bahwa pensertipikatan tanah sangat penting untuk kepastian hukum dan pengamanan aset. Masih ada kendala di lapangan, seperti konflik antara warga dengan pemilik tanah dan tidak tercapainya kesepakatan besaran ganti rugi untuk proyek kereta api Makassar-Parepare. “Hal-hal ini yang harus diverifikasi sehingga pensertipikatan agak molor, tetapi kami yakin bahwa sebelum 31 Desember ini semua sudah selesai,” tegasnya.

Adapun nilai BMN per 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp216,63 triliun. Selain itu, total realisasi pendanaan proyek strategis nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp169,20 triliun.