Makassar – Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mengadakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan II Tahun 2023 pada Selasa (11/07) di Aula A’Bulo Sibatang Gedung Keuangan Negara II Makassar. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJKN Sulseltrabar dan KPKNL Makassar. Adapun perwakilan KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL Mamuju dan KPKNL Kendari mengikuti acara secara daring melalui media konferensi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Arif Bintarto Yuwono menyampaikan capaian kinerja adalah kerja keras kita semua. “Saya sangat mengapresiasi hasil kinerja kita ini” ujarnya. Ia juga menerangkan bahwa dalam DKO akan diurai secara detail kendala atas IKU yang belum optimal dan rencana aksi serta strategi yang sudah disusun untuk dieksekusi di semester II tahun 2023.

Selanjutnya, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Sudirman memaparkan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tercapai sebesar 117,39 persen, lebih tinggi dari NKO pada periode yang sama tahun sebelumnya yakni 114,87 persen. Dari 20 IKU (indikator kinerja utama), tidak ada IKU merah, 1 IKU kuning, 15 IKU hijau dan 4 IKU abu-abu. IKU kuning menandakan belum mencapai target, namun masih dapat ditolerir, IKU hijau artinya target tercapai dan IKU abu-abu mengindikasikan capaian belum dihitung karena trajectory IKU adalah tahunan, bukan triwulanan.

Satu IKU yang belum tercapai adalah persentase realisasi pokok lelang, yakni terealisasi 33,57 persen dari target 40 persen pada triwulan II. Terkait hal ini, dijelaskan bahwa isu utama terkait IKU tersebut antara lain tingginya frekuensi lelang batal dan lelang TAP pada jenis Lelang Hak Tanggungan serta besarnya proporsi target pada lelang pegadaian dibanding lelang Pejabat Lelang Kelas I. Adapun akar masalah yang ditemui yaitu seringkali lelang hanya digunakan sebagai cara untuk menekan debitur agar menyelesaikan kewajibannya, namun eksekusinya belum tentu melalui lelang, penetapan harga limit lelang masih menggunakan nilai pasar dan masih ada pelaksanaan lelang terkait jenis lelang sukarela yang dilakukan bukan oleh Pejabat Lelang.

Untuk mencapai target realisasi pokok lelang pada periode berikutnya, rencana aksi yang disiapkan antara lain peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Lelang melalui pemantauan insidentil, melaksanakan sosialisasi lelang pada kegiatan kemasyarakatan, meminta data prognosa lelang pegadaian sebagai bahan monitoring pencapaian target dan melakukan penggalian potensi lelang serta mensosialisasikan agar penjualan barang dilakukan melalui Pejabat Lelang. 

Realisasi PNBP pada triwulan II adalah sebesar Rp37,35 milyar, dari target Rp24,93 milyar, artinya tercapai sebesar 150 persen. Capaian PNBP ini bersumber dari pengelolaan BMN sebesar Rp22,82 milyar, pelayanan lelang sebesar Rp14,13 milyar dan pengurusan piutang Negara sebesar Rp0,40 milyar.

IKU hijau lainnya diantaranya produktivitas lelang, dan persentase pelaksanaan lelang, implementasi evaluasi kinerja BMN, deviasi ketergunaan hasil penilaian, serta penurunan outstanding piutang Negara dan penyelesaian berkas kasus piutang Negara. Kemudian, tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan, kualitas pelaksanaan anggaran dan implementasi budaya Kemenkeu Satu.

Dalam DKO tersebut juga, para KPKNL secara bergantian menyampaikan highlight capaian IKU pada triwulan II, sisa target dan prognosa capaian sampai akhir tahun. Lalu, dijelaskan pula permasalahan dan alternatif solusi yang disiapkan.

Di akhir acara, Arif Bintarto mengungkapkan bahwa masukan dalam DKO merupakan bagian dari dinamika yang bisa memberikan pencerahan untuk pencapaian kinerja kedepannya. “Kita tetap mengantisipasi beberapa hal yang belum optimal di semester I dan yang sudah baik agar dipertahankan. Tetap jaga kesehatan dan semangat,” pungkasnya.