APBN
Riau Berkinerja Baik dalam Menjaga Stabilitas dan Pemulihan Ekonomi
Pekanbaru,
01 November 2023 – Perekonomian regional Riau triwulan II tahun
2023 tumbuh dengan stabil. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga
konstan (PDRB ADHK) wilayah Riau pada triwulan II tahun 2023 tercatat sebesar
Rp135,99 triliun, tumbuh sebesar 4,88persen secara yoy, 1,26persen secara
q-to-q, dan 4,38persen secara c-to-c. Sektor dominan yaitu pertanian, kehutanan
dan perikanan serta industri pengolahan memberikan kontribusi pertumbuhan
tertinggi pada triwulan II tahun 2023 sebesar 0,85persen dan 2,01persen dari
total pertumbuhan ekonomi 4,88persen. Struktur pembentuk ekonomi Riau masih
didominasi oleh industri pengolahan (27,00persen), diikuti pertanian,
kehutanan, dan perikanan (25,70persen), pertambangan dan penggalian (19,46persen)
dan perdagangan (11,37persen) yang memberikan kontribusi total 83,53persen bagi
PDRB Riau. Dari sisi pengeluaran, ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga
masing-masing memberi kontribusi pertumbuhan PDRB Riau sebesar 4,55persen dan
1,65persen dari total pertumbuhan ekonomi 4,88persen, dengan struktur PDRB pada
konsumsi rumah tangga sebesar 36,43persen PMTB 34,30persen dan ekspor luar
negeri 27,46persen. Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di
Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap
perekonomian nasional sebesar 4,81persen.
Leading
Sector di Riau perlu dorongan lebih. Sektor
unggulan di Riau berbasis sumber daya alam, yaitu sawit, kertas, minyak dan gas
alam yang kemudian ditopang oleh industri pengolahan untuk mengolah hasil SDA
tersebut. Sebagai daerah dengan luasan kebun sawit terbesar, dinamika harga CPO
memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian masyarakat
Riau salah satunya nilai ekspor. Meski demikian, nilai tukar petani (NTP) Riau
tetap resilien di angka 151,26 pada September 2023, naik dari bulan sebelumnya
pada angka 150,46. Porsi PMTB sebesar 34,30persen punya dampak besar dalam
membentuk PDRB Riau berdasarkan pengeluaran. Realisasi investasi di Riau baik
PMDN ataupun PMA s.d. Juni 2023 mencapai Rp49,08 triliun, antara lain sektor
tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan senilai Rp8,7 triliun, sektor
kehutanan Rp10,32 triliun, dan sektor industri pengolahan Rp17,37 triliun.
Terdapat 3 kawasan industri yang siap untuk menampung investasi yaitu Kawasan
Industri Tanjung Buton, Kawasan Industri Tenayan, dan Kawasan Industri Dumai.
Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk leading sector terkait
turunnya harga CPO yaitu pemanfaatan KPBU dalam membangun infrastruktur
industri, penggalakan promosi investasi, pembuatan kebijakan hilirisasi sawit,
pemberian insentif bebas bea ekspor bagi perusahaan pengekspor produk turunan
CPO, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan, dan
pengembangan kawasan industri berskala nasional.
Infflasi
Riau masih terkendali dengan baik. Sampai
dengan bulan September 2023, inflasi Riau tercatat berada pada angka 1,62persen
(c-to-c), 1,96persen (yoy) dan 0,35persen (m-to-m). Fenomena El Nino dan The Indian Ocean Dipole (IOD) mengerek
harga pangan karena produksi yang menurun dan proteksi ekspor pangan dari
beberapa negara produsen. Kenaikan harga BBM dan harga TBS baik CPO maupun
kernel turut serta memicu inflasi Riau di bulan September 2023. Inflasi tahunan
di Riau berpusat pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, transportasi, dan
penyediaan makanan dan minuman dengan komoditas pemicu berupa beras, rokok
kretek filter, kontrak rumah, mobil, emas perhiasan, dan sewa rumah. Pada Kota
Pekanbaru, inflasi kalender berada pada angka 1,53persen dengan pemicu utama
inflasi berupa beras (0,64persen yoy). Pada Kota Dumai, inflasi kalender berada
pada angka 2,30persen dengan pemicu utama inflasi berupa rokok kretek filter
(0,58persen yoy). Pada Kota Tembilahan (Indragiri Hilir), inflasi kalender
tercatat pada angka 0,99persen dengan pemicu utama inflasi berupa beras (0,70persen
yoy).
Bisnis
dan Keuangan tetap waspada. Neraca perdagangan pada bulan September 2023
tercatat menghasilkan devisa sebesar 1.426,17 juta US dolar dengan nilai ekspor
sebesar 1.544,51 juta US dolar dan nilai impor sebesar 118,34 juta US dolar.
Total nilai ekspor yang sudah terakumulasi dari awal tahun sampai bulan
September sebesar 13.784 juta US dolar dan total nilai impor sebesar 1.493,49
juta US dolar. Komoditas yang menjadi andalan ekspor Riau adalah CPO dengan
persentase sebesar 72,01persen dan cangkang kernel sebesar 16,41persen,
sementara komoditas yang sering diimpor adalah serealia dengan persentase 9,84persen,
kemudian alkohol dan turunan halogenasi 7,47persen, suku cadang alat berat 6,19persen,
mesin 3,93persen dan lain-lain. Dari sisi keuangan, jumlah dana pihak ketiga
yang disimpan oleh bank-bank di Riau per bulan Agustus 2023 sebesar Rp115,01
triliun sementara nilai kredit komersil yang berhasil tersalurkan per Agustus
adalah 134,94 triliun. Kredit program yang dicanangkan oleh Pemerintah yaitu
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan bulan
September 2023 sudah tersalurkan masing-masing sebesar Rp6 triliun kepada
73.100 debitur dan Rp205,79 miliar kepada 40.740 debitur. Rata-rata penyaluran
KUR pada September 2023 naik 9,56persen (yoy) menjadi Rp82,07 juta. Sektor yang
paling banyak disalurkan adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan
sebesar Rp3,49 triliun kepada 42.917 debitur. Pada UMi, kinerja pada bulan
September tumbuh ekspansif, naik 58,5persen dibandingkan September tahun
sebelumnya. Rata-rata penyaluran tumbuh 10,7persen (yoy) menjadi Rp5,05 juta.
Hampir seluruh penyaluran UMi di Riau dilakukan oleh PNM (98,57persen), sisanya
disalurkan oleh Pegadaian (1,16persen), PT REFI, dan koperasi-koperasi linkage
dari PT BAV. Sebanyak 98,67persen penyaluran UMi dilakukan dengan skema
syariah.
APBN
Riau bekerja baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Riau.
Sampai dengan bulan September pendapatan terealisasi sebesar Rp20,9 triliun
atau 78,71persen dari target. Turunnya harga CPO membuat kolom tarif BK ikut
turun yang mengakibatkan pendapatan secara agregat turun 33,10persen
dibandingkan TAYL, namun penerimaan PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, dan Cukai
meningkat dari tahun sebelumnya. PNBP juga tumbuh positif dan realisasinya
sudah melampaui target dengan kinerja 121,14persen. Pada sisi belanja, penyaluran
kepada satuan kerja maupun transfer ke daerah sudah terealisasi sebesar Rp21,3
triliun atau 68,35persen dari pagu. Belanja negara naik 4,79persen dibandingkan
TAYL disokong oleh realisasi belanja barang pada satuan kerja yang berkaitan
dengan persiapan pemilu dan adanya kenaikan realisasi transfer DAK Nonfisik
khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penerimaan
Pajak tumbuh positif. Realisasi penerimaan pajak s.d. September 2023
mencapai Rp17,57 triliun atau 79,36persen dari target dan tumbuh 2,79persen
dibandingkan TAYL. Jika dilihat dari jenis pajaknya, PPh menyumbang pendapatan
terbesar dengan nilai realisasi Rp8,49 triliun, diikuti oleh PPN & PPnBM
sebesar Rp6,88 triliun, PBB sebesar Rp2,08 triliun, dan Pajak Lainnya sebesar
Rp114,03 miliar. Dari sisi sektoral, industri pengolahan memberikan kontribusi
pajak terbesar mencapai Rp4,85 triliun yang tumbuh 29,9persen dibandingkan
tahun lalu, disebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Badan. Sektor perdagangan
dan pertanian untuk WP Sawit terkontraksi akibat penurunan harga TBS yang
signifikan dari tahun lalu. Penerimaan pajak sektor pertambangan naik 12,56persen
berasal dari penerimaan PPh Pasal 21 periode Januari dan Agustus.
Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai masih on the track. Realisasi
penerimaan kepabeanan dan cukai s.d. September 2023 mencapai Rp2,3 triliun atau
64,57persen dari target, terkontraksi sebesar 82,54persen dibandingkan TAYL.
Pendapatan Cukai terealisasi Rp670 juta atau sebesar 445,73persen dari target
dengan pertumbuhan 66,99persen akibat adanya peraturan baru yang menimbulkan
penerimaan dari denda administrasi cukai. Pendapatan Bea Masuk mencapai
Rp170,15 miliar atau 97,82persen dari target dengan pertumbuhan 12,52persen.
Sementara pendapatan Bea Keluar terealisasi Rp2,13 triliun atau 62,85persen
dari target dengan pertumbuhan negatif 83,64persen akibat turunnya kolom tarif
Bea Keluar komoditas CPO.
Penerimaan
Negara Bukan Pajak melampaui target. Realisasi
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) s.d. September 2023 mencapai Rp1,03
triliun atau 121,14persen dari target dengan pertumbuhan 6,20persen
dibandingkan TAYL. PNBP Lainnya yang berasal dari pelayanan satuan kerja
Kementerian/Lembaga seperti penerbitan paspor, BPKB, STNK, dan TNKB terealisasi
keseluruhan sebesar Rp620,6 miliar, mencapai 155,22persen dari target dan
tumbuh 20,08persen dari tahun sebelumnya. Terdapat tiga satuan kerja K/L yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yaitu Universitas Riau, UIN Sultan
Syarif Kasim, dan RS Bhayangkara Pekanbaru yang secara agregat menghasilkan
PNBP BLU senilai Rp406,28 miliar atau 90,71persen dari target APBN dengan
kontraksi 9,75persen dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penurunan
pendapatan jasa layanan pendidikan. Realisasi PNBP Aset, Lelang, dan Piutang
s.d. September 2023 mencapai Rp26,14 miliar.
Kinerja
Belanja Pemerintah Pusat tumbuh dengan baik. Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat s.d. September 2023 mencapai Rp5,51 triliun atau 63,89persen
dari pagu APBN dengan pertumbuhan 10,82persen dibandingkan TAYL. Distribusi BPP
berupa Belanja Pegawai (42,65persen), Belanja Barang dan Jasa (44,64persen),
Belanja Modal (12,34persen), dan Belanja Bantuan Sosial (0,37persen). Kenaikan
pesat BPP ada pada Belanja Barang dan Jasa (33,68persen yoy) pada satker-satker
persiapan pemilu (KPU dan Bawaslu), Belanja Bantuan Sosial (32,80persen yoy)
berupa bantuan pendidikan kepada mahasiswa UIN Suska dan STAIN Bengkalis.
Dilihat per sektor, dari realisasi Rp5,51 triliun digunakan untuk sektor
pendidikan sebanyak Rp1,13 triliun, sektor infrastruktur Rp1,12 triliun, sektor
ketahanan pangan Rp229,59 miliar, sektor kesehatan Rp144,57 miliar, dan sektor
perlindungan sosial Rp13,19 miliar. Capaian IKPA pada triwulan III tahun 2023
masih berada di atas 95 yaitu 95,44. Satker K/L dengan kinerja belanja
tertinggi ada pada Bappenas yaitu 78,57persen dari pagu Rp0,97 miliar, BKPM
dengan kinerja 77,97persen dari pagu Rp0,21 miliar, dan Kementerian Pertahanan
dengan kinerja 77,90persen dari pagu Rp502,27 miliar. Sementara pada satker K/L
dengan pagu terbesar seperti Kementerian PUPR memiliki kinerja belanja 51,48persen
dari pagu Rp1,7 triliun, Polri dengan kinerja 72,78persen dari pagu Rp1,4
triliun, dan Kemenag dengan kinerja 67,35persen dari pagu Rp1,17 triliun.
Penyaluran
Transfer ke Daerah berjalan dengan lancar. Realisasi
penyaluran TKD s.d. September 2023 sebesar Rp15,82 triliun atau 70,05persen
dari total pagu dengan pertumbuhan 2,84persen dibandingkan TAYL kepada 13
pemerintah daerah di Riau. Realisasi untuk tiap-tiap dana yaitu Dana Bagi Hasil
(DBH) sudah tersalurkan Rp5,14 triliun atau 67,17persen dari pagu, tumbuh 7,07persen
yoy karena realisasi yang tinggi pada DBH SDA Kehutanan-PSDH. Dana Alokasi Umum
(DAU) sudah tersalurkan Rp6,4 triliun atau 72,14persen dari pagu, terkontraksi
6,64persen yoy karena perubahan skema DAU menjadi block dan specific
grant yang mempengaruhi jadwal penyaluran. DAK Fisik tersalurkan Rp423,79
miliar atau 43,62persen dari pagu, terkontraksi 11,65persen yoy karena terdapat
bidang yang gagal lelang, batal kontrak, dan belum salur karena rekomendasi
sekaligus yang batasnya bulan Desember. DAK Nonfisik tersalurkan Rp2,66 triliun
atau 76,03persen dari pagu, tumbuh 26,86persen yoy karena ada penyaluran Dana
Bantuan Operasional Sekolah. Insentif Fiskal tersalurkan Rp76,51 miliar atau
58,69persen dari pagu, tumbuh 12,37persen yoy karena terdapat dua pemda yaitu
Pemkab Indragiri Hilir dan Pemko Dumai yang memperoleh Insentif Fiskal Kinerja
Pengendalian Inflasi. Dana Desa tersalurkan Rp1,12 triliun atau 76,96persen
dari pagu, tumbuh 3,33persen yoy dengan jumlah desa salur tahap III mencapai
338 desa.
APBD
Riau Konsolidasian tumbuh positif. Pendapatan
APBD Riau Konsolidasian s.d. September 2023 terealisasi Rp21,45 triliun atau
64,2persen dari target dengan pertumbuhan 0,3persen dibandingkan TAYL.
Sementara belanja sudah terealisasi Rp21,15 triliun atau 58,4persen dari pagu
dengan pertumbuhan 10,7persen dibandingkan TAYL. Komposisi pendapatan daerah
masih didominasi oleh pendapatan transfer utamanya transfer pemerintah pusat
(68,10persen), kemudian pajak daerah (19,47persen), transfer antar daerah (5,53persen)
dan lain-lain. Pertumbuhan tertinggi ada pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan (39,1persen yoy) yang berasal dari dividen BUMD seperti Bank
Riau Kepri Syariah, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (15,5persen yoy). Pada
komposisi belanja daerah didominasi Belanja Pegawai (37,64persen), Belanja
Barang dan jasa (31,32persen), Belanja Transfer (15,75persen) dan Belanja Modal
(12,64persen). Pertumbuhan belanja
tertinggi ada pada Belanja Modal (50,6persen yoy) dan Belanja Bagi Hasil (30,8persen
yoy). Pertumbuhan pada Belanja Modal yang tinggi memperlihatkan sinyal positif
akselerasi pembangunan infrastruktur. Jika dilihat berdasarkan fungsinya,
belanja daerah banyak direalisasikan untuk pelayanan umum (36,48persen),
pendidikan (25,92persen), perumahan dan fasilitas umum (12,89persen) dan
kesehatan (12,71persen). Pemda dengan kinerja APBD tertinggi adalah Pemko Dumai
dengan capaian pendapatan 106,3persen dan capaian belanja 87,20persen. Sementara
pemda dengan kinerja APBD terendah adalah Pemkab Kep. Meranti dengan capaian
pendapatan 59,12persen dan Pemkab Rokan Hilir dengan capaian belanja 48,85persen.
Simpulan.
Kinerja perekonomian regional Riau tumbuh stabil meski dihantui risiko
ketidakpastian global seperti El Nino dan risiko geopolitik. Hal ini didukung
oleh kinerja baik dari APBN Riau dalam menjaga stabilitas dan pemulihan
ekonomi. Inflasi terkendali dengan baik, dengan andil inflasi terbesar pada
Makanan, Minuman, dan Tembakau, Transportasi, dan Penyediaan Makanan dan
Minuman/Restoran.
Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Riau
Jalan Jenderal Sudirman nomor 249, Pekanbaru