Balikpapan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur (Kanwil DJKN Kaltim) Surya Hadi beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Pengurusan Piutang Negara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan pada Jumat 26 Januari 2017.

Acara yang digelar di Pirus Meeting Room Hotel Grand Tjokro, Balikpapan, dibuka oleh I Nyoman Mastera, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan.

Pada kesempatan tersebut I Nyoman mengungkapkan terimakasih kepada jajaran Kanwil DJKN Kaltim atas keberhasilan melaksanakan pengurusan piutang Negara dari BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Menurut I Nyoman Mastera, potensi piutang Negara BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sekitar Rp. 145 miliar, dengan porsi terbesar adalah piutang Kontijensi/piutang ragu-ragu sebesar Rp. 126 miliar, sedangkan Iuran Macet terdapat tagihan sebesar Rp. 7,2 miliar dan dengan potensi tersebut BPJS Wilayah Kalimantan sangat berharap banyak bantuan dari Kanwil DJKN Kaltim untuk membantu melakukan penagihannya walau sebatas piutang macet maka kedepannya I Nyoman berharap agar Kanwil DJKN dapat mengurus piutang kontijensi dengan melakukan kunjungan bersama (pra penyerahan) ke perusahaan yang bersangkutan sehingga salah satu fungsi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengembalikan hak-hak pekerja dan mensejahterakan pekerja dapat terpenuhi.

I Nyoman Mastera juga mengatakan, tindak lanjut piutang macet BPJS dapat melibatkan petugas Wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) BPJS untuk melakukan Audit Forensik.

Peluang tersebut langsung disanggupi oleh Surya Hadi dalam rangka mengamankan target pengurusan piutang Negara tahun 2017 yang baru saja ditandatangani penetapannya.

Surya Hadi menyatakan bahwa target pengurusan piutang Negara tahun 2016 pada Kanwil DJKN Kaltim dapat terlampaui dan salah satu penyumbang terbesarnya adalah keberhasilan pengurusan piutang Negara penyerahan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkan oleh Surya Hadi, dari target Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) sebesar Rp. 773 juta tercapai Rp. 1,3 miliar (168%) sedangkan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) dari target sebesar Rp. 63 juta tercapai Rp. 120 juta (190%). Di tahun 2017 ini target PNDS sebesar Rp. 394,5juta sedangkan Biad PPN sebesar Rp. 25,5juta. Surya Hadi optimis kedua target tersebut akan tercapai bahkan dapat melampauinya.

Rapat yang diselenggarakan dengan suasana santai tersebut dilanjutkan dengan pembahasan program kerja untuk tahun 2017 terkait pengurusan piutang Negara BPJS Ketenagakerjaan dari masing-masing Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimoderatori oleh Sigit Bintarso, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Suparwi, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Wilayah Kalimantan.

Hasilnya kesepakatan program kerja 2017 sebagai pedoman bagi masing-masing KPKNL dan Kantor Cabang BPJS dalam melakukan pengurusan piutang Negara secara maksimal sehingga hak-hak pekerja terpenuhi dan target pengurusan piutang Negara dapat tercapai. (dok/foto :Tonny/Risyoto).