Serang – Sebanyak 25 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkumpul di Ruang Rapat Kantor Wilayah DJKN Banten membahas penyusunan rencana kerja anggaran unit DJKN tahun 2016. Kegiatan yang dibuka Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat DJKN Mas Agus Subakti pada Rabu (19/08) ini bertujuan menyamakan persepsi dan skala prioritas, mengumpulkan dokumen pendukung serta menyusun anggaran unit DJKN tahun 2016. Acara kali ini diadakan untuk membahas rencana kerja Kanwil dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di lingkungan kanwil DJKN DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJKN Banten Kusumawardhani mewakili Kepala Kanwil DJKN sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya Kusumawardhani menyampaikan bahwa rapat pembahasan anggaran seperti ini sangat penting untuk membuat rencana anggaran yang baik, taat aturan dan tepat sasaran. “Dengan acara ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan Kanwil DJKN sebagai satker dapat menyelaraskan program kerjanya dengan kantor Pusat DJKN, tentunya dengan melihat ketersediaan dana dan alokasinya," ujarnya. Kusumawardhani menambahkan bahwa usulan dan dokumen yang dipersiapkan oleh Kanwil DJKN dan KPKNL merupakan hasil pembahasan dari kepentingan program kerja unit masing-masing.

Dalam arahannya Mas Agus menyampaikan bahwa Pagu Anggaran DJKN tahun 2016 terdapat penghematan anggaran sebesar Rp 26 Milyar. Agus menambahkan bahwa dari tahun ke tahun penyerapan anggaran di DJKN dapat menyesuaikan ketersediaan dana yang ada. Agus mencontohkan dengan adanya pemotongan anggaran di 2014, DJKN dapat merealisasikan 95,16%. Agus menyatakan bahwa hal ini dapat diartikan positif, dan negatif. “Positif karena KPKNL dan Kanwil masih dapat melaksanakan program-programnya walaupun anggarannya dipotong, namun sedikit negatif dari sisi perencanaan yang ternyata dengan dana yang dipotong itu KPKNL dan Kanwil masih bisa menjalankan programnya. Berarti masih ada perencanaan yang kurang efisien, ” tegas Agus. Permasalahan penyerapan anggaran sebagian besar disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat. “Perencanaan yang kurang tepat menjadikan anggaran tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal inilah yang akan kita benahi.” ungkapnya.

Agus menambahkan bahwa pada saat usulan idealnya sudah dilengkapi data dukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan atau renovasi, dan harga perkiraan yang valid. “Yang tidak kalah penting adalah berkoordinasi dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) agar tidak terjadi perbedaan standar barang dan harga yang akhirnya menghambat realisasi atau penyerapan anggaran,” pungkasnya.

Terkait ketersediaan anggaran yang terbatas, Agus menghimbau agar usulan dari KPKNL dan Kanwil benar-benar memperhatikan skala prioritas. ”Pembangunan rumah dinas untuk 2016 tidak dapat direalisasikan, untuk itu dari awal sebaiknya KPKNL dan Kanwil tidak mengalokasikannya,” kata Agus. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur, namun infrastruktur untuk pelayanan dan dapat memberi manfaat langsung pada masyarakat. “Pengadaan untuk pengamanan aset dan pemeliharaan atau renovasi masih dapat dialokasikan,” tegasnya.

Agus mengatakan bahwa saat ini porsi alokasi anggaran untuk kantor daerah lebih banyak dibanding untuk pusat. Mengakhiri sambutannya Agus berpesan agar penyampaian laporan yang menjadi kewajiban satker sama cepatnya dengan pengajuan data dukung untuk memperoleh hak-hak satker.

DJKN Capai Output melebihi 200%

Pembahasan anggaran yang diadakan DJKN ini juga dihadiri Auditur Madya Inspektorat 6 Inspektorat  Jenderal Kementerian Keuangan Heru Susanto, Kepala Subbagian Anggaran 2 Biro Perencanaan Keuangan Kementerian Keuangan Malul Azam dan tim dari Direktorat Jenderal Anggaran serta tim kantor Pusat DJKN.  Dalam arahannya Budi menyampaikan  capaian kinerja DJKN pada 2014 dapat tercapai jauh melampaui target yang telah ditetapkan, dan keluarannya melebihi 200%. Terkait pelaksanaan paket meeting, Budi menyampaikan bahwa paket meeting dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 603/KMK.01/2015. “Penyerapan anggaran yang baik akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula,”  ungkap Budi.

Senada dengan Budi, Malul Azam pun mengapresiasi kinerja DJKN yang sudah sangat baik. Selanjutnya Malul berharap agar pada pembahasan ini Term Of Reference (TOR) dan RAB yang disampaikan benar-benar sudah dibahas dengan penanggung jawab kegiatan. Malul menambahkan bahwa penyusunan anggaran 2016 ini harus memperhatikan beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas diantaranya perjalanan dinas dilakukan dengan efisien, penentuan skala prioritas, dan sinergitas Pemerintah Pusat dengan Daerah. Hingga berita diturunkan, penyusunan rencana kerja dan anggaran ini masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada Jumat (21/08). (Penulis/foto:Paundra/Niko)