Banjarmasin - Jumat 20 Maret 2015, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Hadiyanto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJKN Kallimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN Kalselteng). Dalam arahannya Hadiyanto mengapresiasi laporan kinerja yang sebelumnya dipaparkan Kepala Kanwil DJKN Kalselteng  Marhokom Sitompul. “Prestasi DJKN secara nasional harus mampu memotivasi kinerja di teman-teman di daerah,” ungkap Hadiyanto membuka arahannya di ruang rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Banjarmasin.

“Saya sangat mendukung teman-teman untuk memastikan capaian kinerja tercapai, dan diharapkan akan lebih baik lagi,” ucapnya. Terkait dengan Indeks Kinerja yang belum tercapai di kuartal pertama 2015 Hadiyanto berharap agar hal tersebut justru menjadi triger agar dapat bekerja lebih baik lagi. “Masih bisa dikejar sampai semester pertama, nanti akhir tahun pasti tercapai bahkan bisa lebih,” ungkap Hadiyanto.

Lebih lanjut Hadiyanto menambahkan perlunya terobosan-terobosan yang segera direalisasikan sehingga bisa membantu pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) menjadi lebih baik. “Fungsi terobosan adalah menyelesaikan bottle neck (hambatan-red) yang ada di lapangan,” tegasnya.

Menyiggung Transformasi Kelembagaan, Hadiyanto menjelaskan bahwa Transformasi Kelembagaan merupakan program Kementerian Keuangan yang harus didukung.  Tujuannya adalah menjadikan organisasi saat ini ke bentuk yang lebih baik melalui peningkatan kinerja dan layanan. Peningkatan kinerja dan layanan tersebut dilakukan dengan penyederhanaan bisnis proses, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Proses transformasi kelembagaan pada akhirnya harus mampu meningkatkan pelayanan publik,” tegas Hadiyanto.

Menanggapi isu penggabungan DJKN dengan Direktorat Jenderal Perebendaharaan (DJPBN) Hadiyanto mengatakan bahwa kita harus bijak menanggapi isu. “Tahapan saat ini adalah minilabs, yaitu suatu proses me-review dan simulasi penggabungan dilihat dari teknisnya,” tambah Hadiyanto. Minilabs di Kantor Pusat DJKN dengan DJPBN sampai pada kesimpulan bahwa tusi DJKN dan DJPB tidak sepenuhnya bisa disatukan. Hadiyanto menghimbau agar para pegawai di daerah jangan menjadikan isu penggabungan ini menjadi hal yang luar biasa. Hadiyanto menjelaskan bahwa isu terebut tidak terlalu salah dan merupakan dinamika organisasi. “Kita harus menyikapi  dengan bijak dan terus mengembangkan diri , jangan terpengaruh isu,” jelasnya.

Saat ini Kantor Pusat DJKN sedang menyusun pembentukan Badan layanan Umum (BLU) Manajemen Aset. BLU ini nanti akan bertindak sebagai operator yang melaksanakan fungsi operasional pemanfaatan aset seperti KSP, Sewa. Aset, yang dioperasikan oleh BLU ini khususnya aset BUN seperti aset eks Pertamina, eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), eks The Irian Jaya Joint Development Foundation( IJJDF)  Aset Bekas Milik Asing/Cina. Demikian hadiyanto menjelaskan.

Lebih lanjut,  Hadiyanto menjelaskan bahwa  terobosan lain yang dilakukan DJKN untuk mendukung transformasi kelembagaan salah satunya adalah e-Auction. e-Auction merupakan lelang melalui teknologi daring, baik melui internet maupun email. “Hasil dari e-Auction sudah terbukti bagus namun harus diwaspadai dari kesiapan infrastruktur  teknologi di DJKN dan kesiapan SDM,” imbuhnya. e-Auction merupakan salah satu quick win kementerian keuangan dan terpilih sebagai salah satu layanan publik yang dilombakan di Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai layanan publik terbaik.  DJKN pun telah menetapkan target 20 persen pelaksanaan lelang harus  melalui e-Auction.

Dalam waktu dekat akan ditetapkan rencana strategis Kementerian Keuangan berdasarkan Nawa Cita yang diterjemahkan dalam Visi Misi Kementerian Keuangan. Hadiyanto menjelaskan bahwa DJKN telah banyak memberikan hasil penting di antaranya peningkatan nilai Barang Milik Negara (BMN), minimalisasi temuan BPK terkait aset, dan pengelolaan BMN dari mindset administratif/pencatatan menjadi fungsi manajemen seperti perencanaan, penggunaan, pemanfaatan yang menghasilkan penerimaan negara dan menghemat belanja modal pemerintah.

DJKN saat ini tengah menyiapkan pendirian Bank Infrastruktur melalui transformasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bertransformasi menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Sebagai informasi, dibawah pembinaan DJKN ada beberapa BUMN dan lembaga yaitu Lembaga Penjaminan Ekspor Impor (LPEI/Eksimbank), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastrukstur Indonesia (PII) , Geodipa, Sarana Multigriya Finansial (SMF). “Untuk SMI,  Modal PT. PII dipindahkan ke SMI dan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.

Dalam kunjungannya kali ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara didampingi beberapa jajaran eselon II dan III Kantor Pusat DJKN. Rombongan tersebut adalah Serketaris DJKN Dodi Iskandar, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Soepomo, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Tavianto Noegroho, Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara Tio Serepina dan Kepala Subdit Peraturan Perundangan Sudarsono. (Penulis/foto:uun/andi)