Banjarbaru -  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Tengah dan Selatan (Kanwil DJKN Kalselteng) mengadakan rapat penyusunan perubahan profil risiko semester I tahun 2015 (29/1/2015). Rapat diadakan di ruang rapat Kepala Kanwil DJKN Kaselteng dengan  peserta rapat seluruh eselon 3 di lingkungan kantor wilayah. Profil risiko telah disusun pada bulan desember 2014 yang lalu, berdasarkan Kontrak Kinerja (KK) tahun 2014 sejumlah 16 Indikator Kinerja Utama. Akan tetapi, berdasarkan KK 2015 terdapat 1 IKU tambahan yaitu ratio implementasi e-Auction, sehingga IKU tersebut perlu dipertimbangkan rencana mitigasinya. Profil risiko ini disusun sebagai kelanjutan dari arahan Dirjen Kekayaan Negara yang menilai lelang adalah fungsi yang sangat penting karena bersinggungan langsung dengan publik.

E-Auction sebagai salah satu quick wins Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang telah diluncurkan 6 Januari 2015 silam. E-auction, dalam bahasa indonesia, yaitu lelang melalui media elektronik, baik email ataupun internet secara langsung dan dapat di akses oleh masyarakat umum. DJKN yang sejak tahun 2014 telah memulai uji coba lelang melalui media e-mail atau surat elektronik yang di dukung dengan aplikasi ALE yaitu aplikasi lelang email dan serentak di lakukan di seluruh KPKNL yang ada di Indonesia.

Melalui e-Auction publik dapat langsung merespon pelaksanaannya. Oleh karena itu, Kepala Kanwil menghimbau integritas lelang harus diawasi melalui mitigasi risiko. Proses mitigasi risiko dilakukan oleh para pejabat eselon 3, mulai menganalisa jenis risikonya, penyebab terjadinya risiko, opsi penanganan risiko, menganalisa konsekuensi dari risiko, dan mencari solusi dari risiko2 yang mungkin akan terjadi dan harus dihadapi. Mitigasi risiko dilakukan agar, target kinerja yang mungkin mempunyai risiko besar, dapat diminimalisir akibatnya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang besar bagi organisasi. Sebagai penutup Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan tengah Marhokkom Sitompul menyatakan agar seluruh pegawai memperhatikan prioritas risiko. “Risiko-risiko yang ada di tahun 2015 ini, agar disusun dan di tentukan prioritasnya dengan tepat, agar dapat di mitigasi dengan tepat pula,” pesannya. (Penulis: virgita/ seksi KI foto: edimuwasin/seksi hukum)