Banjar - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJKN Kalselteng) selaku Ketua PUPN Cabang Kalimantan Selatan Marhokkom Sitompul, melantik anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dari unsur Kejaksaan. Ponco Hartanto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Perdata Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (17/12) dilantik di Aula Kanwil Kalselteng. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris dan para anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan serta para Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Kanwil DJKN Kalseteng.

Dalam sambutannya, Marhokkom menyampaikan perkembangan di bidang pengurusan piutang negara yang saat ini  dihadapkan pada penyelesaian target yang tidak ringan dan mudah. Dengan telah dikembalikannya pengurusan piutang penyerahan dari BUMN/D sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/2011, kinerja pengurusan piutang Negara tetap harus mendapat perhatian sepenuhnya, mengingat capaian target selanjutnya bertumpu pada penyerahan dari Kementerian/Lembaga, instansi Pemerintah Pusat/Daerah.

”Ke depan kita perlu mengembangkan inovasi atau kreasi dan terobosan-terobosan dalam pengurusan piutang mengingat piutang negara yang kita tangani mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penanganan piutang yang berasal dari BUMN/BUMD. Dengan langkah tersebut diharapkan target penyelesaian piutang negara dapat tercapai,” papar Marhokkom Sitompul.

Di akhir sambutannya, Marhokkom Sitompul mengucapkan selamat bergabung kepada anggota PUPN yang baru dilantik dengan harapan dapat menjadi darah segar bagi PUPN Cabang Kalsel dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penyelesaian piutang negara ke depan. Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Anggota PUPN Cabang Kalimantan Selatan diakhiri dengan pembacaan do’a, ucapan selamat dan ramah tamah.

Acara dilanjutkan dengan rapat PUPN Cabang Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Ketua PUPN, Sekretaris serta para Anggota PUPN. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai permasalahan pengurusan piutang negara, rencana kerja tahun 2015 serta langkah-langkah yang diperlukan menyikapi setelah pengembalian BKPN yang berasal dari BUMN/BUMD. Dalam rapat PUPN kali ini juga menghadirkan nara sumber yang berasal dari Direktorat Bea dan Cukai Kalimantan Selatan dengan harapan dapat membantu memberikan solusi penyelesaian khususnya terhadap BKPN yang berasal dari Tunggakan Bea Keluar yang ditangani oleh KPKNL Banjarmasin mengingat saat ini nilainya masih cukup besar. 

Dalam kesempatan tersebut Anggota PUPN yang baru dilantik, Ponco Hartanto menyatakan siap membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pengurusan piutang negara terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. (dirman/bidang PN)