Bertempat di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan, pada hari Senin (2/12), Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyampaikan informasi kepada publik. Informasi kepada publik tersebut disampaikan melalui acara talk show bertajuk “DIALOG DJKN” yang disiarkan secara Live oleh TVRI Kalimantan Selatan.

            Ferdinan Lengkong, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Sugeng Harijadi, Kepala KPKNL Banjarmasin, hadir sebagai narasumber dalam acara ini. Dalam talkshow disampaikan informasi tugas dan fungsi serta peran DJKN terkait tugas dan fungsi dari masing-masing bidang pelayanan baik pengelolaan BMN (dari hasil pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN), lelang (dari hasil pokok lelang dan bea lelang), penilaian (dari estimasi nilai pemanfaatan dan pemindahtangan, barang jaminan, BUMN/D, dan SBSN), dan piutang negara (dari hasil PNDS dan Biad), yang seluruhnya berperan dalam penerimaan negara khususnya PNBP.

            Siaran yang berlangsung pada pukul 10.00 s.d 11.00 WITA semakin menarik dengan dibukanya sesi pertanyaan dari penonton di Studio. Beberapa isu yang menarik antara lain terkait dengan isu nasional pemindahan Ibu Kota Negara, pada kesempatan tersebut dibahas mengenai peran vital DJKN sebagai pengelola aset mendukung jalannya program nasional tersebut. Selain itu juga dilakukan diskusi mengenai kontribusi DJKN sebagai Revenue Centre terkait dengan pencapaian PNBP yang masuk dalam kas negara.

            “Untuk masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin memperoleh info lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DJKN bisa datang ke KPKNL Banjarmasin yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin atau ke Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah di Jalan Ahmad Yani KM 29,5 Banjarbaru setiap hari kerja,” pungkas Ferdinan Lengkong.

            Dengan diselenggarakannya Talk Show ini, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berharap materi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang peran DJKN yang selalu mengedepankan kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dalam peningkatan penerimaan negara.