Sebagai bentuk transparansi dan penguatan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE), serta dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN dan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Kemenkeu Satu Kalimantan Barat mengadakan kegiatan “Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Periode Tahun 2023” yang diselenggarakan pada Selasa (23/1).  Pemaparan kinerja APBN disampaikan oleh narasumber yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat; Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat; Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, serta Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kalimantan Barat. 

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Aula Kanwil DJKN Kalimantan Barat, secara daring melalui zoom meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, dengan turut mengundang media lokal Kalimantan Barat untuk membantu publikasi ke masyarakat. Melalui Press Release ini, diharapkan masyarakat lebih aware terhadap APBN dan perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat, serta paham bahwa APBN yang pendapatannya berasal dari perpajakan dan PNBP yang dibayarkan masyarakat, digunakan untuk belanja-belanja prioritas dalam rangka kepentingan rakyat, seperti kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Titik Wijayanti, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Kalbar ini dihadiri oleh Kukuh Sumardono Basuki selaku Kakanwl DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan para Pejabat Administrator Unit Vertikal Kementerian Keuangan Kalimantan Barat dari Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJKN Kalbar, Kanwil DJP Kalbar dan BDK Pontianak. Tetik Fajar Ruwandari, Kakanwil DJKN Kalimantan Barat dalam penyampaian paparannya menyampaikan total Nilai Wajar BMD yang dihasilkan selama tahun 2023 dalam layanan Penilaian BMD sebesar Rp350.842.972.000 dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Nilai Wajar dalam rangka Pemanfaatan BMD selama tahun 2023 sebesar Rp1.184.126.000. Kemudian Nilai Wajar dalam rangka Pemindahtanganan BMD selama tahun 2023 sebesar Rp9.108.663.000.

Selain itu sepanjang tahun 2023 kolaborasi Penilaian BMD dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan bersama Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab. Melawi, Pemkab. Sambas, Pemkab. Mempawah, Pemkab. Bengkayang, Pemkab. Landak, Pemkab. Sanggau, Pemkab. Kubu Raya dan Pemkab. Kayong Utara.

Sinergi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalbar dengan Pemda sepanjang tahun 2023 berupa Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pengelolaan Aset antara lain telah terlaksananya kegiatan Bimtek Penilaian BMD yang diikuti oleh para Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) Pemda. Kemudian Sinergi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalbar dengan Pemda sepanjang tahun 2023 yaitu Sinergi optimalisasi Aset Daerah untuk peningkatan PAD dan Identifikasi dan Mitigasi Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Semoga dengan kegiatan konferensi pers APBN Kalbar periode tahun 2023 ini akan dapat menguatkan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE), serta dapat memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN dan sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat serta selanjutnya dapat meningkatkan awareness masyarakat pada APBN. Dan

(Ditulis oleh: Arya Putra/Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)