Anda dapat mengajukan permintaan informasi publik melalui beberapa saluran berikut:
a. Surat ditujukan kepada PPID dengan alamat Kanwil DJKN Jawa Timur, Jalan Dinoyo No. 111 Lt. 4, Surabaya
b. Surat Elektronik yang ditujukan ke : kanwildjkn10@kemenkeu.go.id
c. Formulir Permintaan Informasi Publik pada APT Kanwil DJKN Jawa Timur
d. Situs dengan alamat http://e-ppid.kemenkeu.go.id
e. Aplikasi PPID Kementerian Keuangan yang dapat diunduh di App store dan Play store

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak dipungut biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari Permintaan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.

Kebijakan terkait biaya layanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

a. Jam Layanan Permintaan Informasi Publik : Hari Kerja,  Senin s.d. Jumat, Pukul 08.00  s.d. Pukul 15.00 WIB
b. Apabila permintaan Informasi Publik disampaikan atau diterima di luar jam layanan tersebut, permintaan akan direspon pada hari kerja berikutnya.

Masyarakat dapat melaporkan pengaduan terkait layanan dan/atau dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai DJKN dengan cara:

1. Datang langsung ke Area Pelayanan Terpadu Kanwil DJKN Jawa Timur
   Gedung Keuangan Negara II Surabaya Lantai 4, Jalan Dinoyo No. 111 Lt. 4, Surabaya

2. Telepon :  (031) 5615395
3. Whatsapp pengaduan : 0811-3582-999
4. Email pengaduan :  ki.jatim@kemenkeu.go.id
5. SPAN lapor : www.lapor.go.id
6. Wise Kementerian Keuangan :  www.wise.kemenkeu.go.id

 

Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan:

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke APT Kanwil DJKN Jawa Timur dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi wise.kemenkeu.go.id dan akan memberikan feedback kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

 

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, memuat:

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, misalnya apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;
5. Petugas pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi wise.kemenkeu.go.id dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Kanwil DJKN Jawa Timur dan dapat dikirim ke Unit Kepatuhan Internal DJKN bila diperlukan.

 

Dalam hal pengaduan diajukan secara elektronik, memuat:

1. Identitas Pelapor;
2. Identitas Terlapor;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan deng an pemeriksaan suatu perkara, maka pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan, misalnya bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor;
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, maka pengaduan dapat ditindaklanjuti.

 

Unit Penanganan Pengaduan

Pengaduan dari masyarakat akan ditanggapi oleh Tim Pengaduan Kanwil DJKN Jawa Timur.