Kanwil DJKN Banten sukses terima penghargaan Zona Integrasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin pada Rabu (6/12) lalu di Nusa Dua, Bali.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) untuk menyerahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.

Penyerahan hasil evaluasi disertai dengan pemberian apresiasi kepada daerah atau instansi yang mendapatkan kemajuan dalam AKIP, RB, atau ZI di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengingatkan agar birokrasi segera berdampak agar kinerja kerja  dapat terukur.

“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden sering menyampaikan agar birokrasi kita berdampak. Kita tidak terjebak dalam rutinitas harian dari rapat untuk rapat menyiapkan rapat berikutnya. Oleh karena itu beliau selalu mengingatkan agar birokrasi segera berdampak dan agar kinerja kita segera terukur oleh karena itu kita harus lincah dan cepat,” kata Abdullah.

Berdasarkan hasil zona integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan WBK dan WBBM. Hasil dari unit kerja tersebut dengan rincian 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM. Unit kerja tersebut berasal dari 27 Kementerian Lembaga (KL) dan 20 Pemda, 4 instansi pemerintah dengan perolehan unit ZI WBK dan WBBM terbanyak adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dianggap telah berjalan di koridor yang tepat menuju birokrasi berkelas dunia dan hasil positif pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu penambahan jumlah unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di sektor-sektor strategis.

Kanwil DJKN Banten menjadi salah satu unit Instansi Kementerian Keuangan yang berhasil memperoleh predikat Zona Integrasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) di tahun 2023 bersamaan dengan 24 unit kerja lain. Keberhasilan pencapaian ini menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DJKN Banten.

Sementara memasuki hasil postitif dalam kebijakan RB, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan beberapa arahan terkait Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, saya minta Menteri PAN RB bersama kementerian dan Lembaga terkait para gubernur, bupati, dan walikota untuk memastikan tercapainya tujuan reformasi birokrasi efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan zona integritas,” kata Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI ini juga menyampaikan selamat kepada instansi  dan unit kerja yang mendapatkan predikat B ke atas untuk pelaksanaan RB dan SAKIP, juga unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Penulis : Rizka Maulina / Mahasiswa Untirta Jurusan Ilmu Komunikasi