Denpasar(11/12), Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Provinsi Bali menyelenggarakan Apel khusus Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) Tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang telah diselenggarakan sebelumnya, yakni Edutainment Antikorupsi, Senam Integritas, Turnamen Catur Online, Lomba Poster dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”, Talkshow/ Webinar Antikorupsi, Donor Darah, Radio Talkshow, Sosialisasi anti korupsi, Jalan Sehat, senam, kerja bakti, edukasi anti korupsi dan pembagian souvenir bertema Antikorupsi.Apel khusus Hakordia 2023 yang dilaksanakan di Aula A Gedung Keuangan Negara I Denpasar, dihadiri oleh para pimpinan di wilayah provinsi Bali, antara lain dari Pemerintah Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, seluruh Perbankan wilayah Bali, serta para pimpinan Kementerian Keuangan Bali.

        Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bali dan selaku Pembina Apel, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial, namun merupakan perwujudan kesadaran, tekad, dan keinginan yang kuat untuk menghilangkan praktek korupsi dan gratifikasi, hingga Kementerian Keuangan yang bersih dapat memberikan sumbangsih dan menjadi agen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Menurutnya, seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Bali telah mengimplementasikan dalam program “The Island of Integrity Kemenkeu Satu Bali”, yang merupakan bentuk komitmen bersama dan peran aktif Kemenkeu Bali untuk membangun zona integritas.Apresiasi diberikan kepada seluruh jajaran unit kerja Kementerian Keuangan Bali atas berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga saat ini, yakni 19 unit kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Bali telah berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 8 unit kerja diantaranya telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yaitu: KPP Madya Denpasar, KPPBC Ngurah Rai, KPPBC Denpasar. KPP Pratama Badung Selatan, KPPN Singaraja, KPPN Amlapura, KPPN Denpasar dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. “Mari bekerja lebih keras dengan dilandasi integritas sehingga Indonesia semakin bertumbuh menuju Indonesia yang maju”, ujarnya.

       Unit kerja yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan mendapat predikat WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi percontohan bagi unit kerja lain tentang bagaimana menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.Pada kesempatan ini, juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama para pimpinan unit Kemenkeu Bali dalam The Island of Integrity, serta pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.Para pimpinan wilayah Bali yang hadir dalam kegiatan ini, juga diminta dukungannya, “Semoga jumlah satker yang mendapat predikat WBK dan WBBM akan meningkat dan seluruh satker di lingkungan Kemenkeu Provinsi Bali dapat memperoleh predikat tersebut“, tutupnya.