Jakarta, 22 Mei 2023 – Perekonomian global masih diwarnai risiko dan tantangan, salah satunya ditunjukkan oleh aktivitas manufaktur global yang masih tertahan di zona kontraksi yang sudah berlangsung selama 8 bulan. Sementara itu, inflasi global melandai. Tingkat inflasi sudah turun di bawah suku bunga acuan di banyak negara, kecuali di Eropa dan Jepang. Begitu pula dengan harga komoditas energi dan pangan yang terus melanjutkan penurunan. Asia menjadi motor pertumbuhan global, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2023 yang resilien di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia mencapai 5,0 persen (Filipina 6,4 persen, Malaysia 5,6 persen, Tiongkok 4,5 persen), sedangkan kawasan Eropa masih terkendala tingkat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga agresif.

 
“Tekanan global karena tadi sudah diprediksi tahun ini adalah tahun yang lemah pertumbuhan ekonominya seluruh dunia, pasti nanti akan berimbas dan kita sudah mulai melihat. Meskipun kita lihat, ekonomi Indonesia masih sangat resilien dengan pertumbuhan kuartal I dan juga penerimaan-penerimaan negara kita yang masih tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita menggambarkan daya tahan ekonomi kita yang cukup baik dan momentum perkuatan APBN terus kita jaga,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei secara daring.

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I melampaui ekspektasi pasar dan pertumbuhan pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat ditopang oleh penguatan permintaan domestik, inflasi yang semakin terkendali dan tetap positifnya kinerja ekspor. Selanjutnya, surplus APBN bulan April mengalami peningkatan didorong kinerja Pendapatan Negara yang kuat. Meski demikian, Pemerintah mewaspadai moderasi Penerimaan Negara ke depannya. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa edisi Mei 2023.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I-2023 Kuat dan Stabil

Di tengah tren perlambatan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan catatan pertumbuhan yang kuat dan stabil didorong seluruh komponen PDB. Secara spasial, tren pertumbuhan positif terjadi di semua kawasan. Selain itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan konsisten menurun, yaitu tingkat pengangguran bulan Februari 2023 sebesar 5,45, menurun dari bulan Februari 2022 sebesar 5,83, sedangkan tingkat kemiskinan bulan September 2022 sebesar 9,57, menurun dari bulan September 2021 sebesar 9,71. Penurunan ini merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan akan terus diakselerasi.

PMI Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansi-akselerasi bersama India, Thailand, Turki, AS, Kanada, Arab Saudi dan Meksiko. PMI Manufaktur terjaga di level ekspansif 52,7 dan terus membaik (Maret 51,9). Selanjutnya, tingkat inflasi domestik terkendali pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran 2023. Stabilitas harga pangan terjaga dengan baik, bahkan cenderung menurun. Tingkat inflasi Indonesia bulan April mencapai 4,3 persen (yoy), sementara inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 108,8 persen dan Turki mencapai 43,7 persen.

Dari sisi eksternal, kinerja Neraca Perdagangan (NP) masih melanjutkan surplus, memasuki bulan ke-36. NP April 2023 surplus sebesar USD3,94 miliar, dengan ekspor USD19,29 miliar dan impor USD15,35 miliar, masing-masing menurun sebesar 29,4 persen (yoy) dan 22,3 persen (yoy). Sebagian komoditas unggulan ekspor mengalami penurunan akibat moderasi harga komoditas. Di lain sisi, Indonesia juga mengalami peningkatan dari kunjungan Wisman, naik 470,4 persen (yoy) pada Maret 2023, meskipun belum mencapai tingkat prapandemi.

 
Persepsi terhadap kinerja Indonesia tetap membaik di tengah ketidakpastian global. Penilaian risiko investor terhadap Indonesia terus membaik, tercermin dari level CDS Indonesia yang masih stabil dan cenderung menurun. Selain itu, nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023, menguat 4,2 persen (ytd), sedangkan indeks Dolar AS kembali menunjukkan adanya tekanan. Di tengah perkembangan pasar dan kebijakan moneter global, termasuk kebijakan The Fed, kinerja pasar SBN tetap terjaga seiring terus membaiknya sentimen pasar keuangan domestik dan didukung likuiditas yang cukup ample, sehingga mampu mendorong tren penyempitan spread LCY (local currency yield) terhadap UST. Dibanding beberapa negara emerging markets, posisi yield Indonesia relatif moderat. Meski demikian, tetap dicermati volatilitas pasar keuangan global yang masih cukup tinggi.

Tren Belanja APBN per April 2023 Terjaga Positif

Sampai dengan 30 April 2023, Belanja Negara tercapai sebesar Rp765,8 triliun atau 25,0 persen Pagu APBN (Pagu), tumbuh 2 persen (yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp522,7 triliun (23,3 persen dari Pagu), ditopang Belanja K/L sebesar Rp257,7 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp265,0 triliun. Sebanyak 52,5 persen dari Belanja Negara atau sebesar Rp274,4 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan, maupun sektor pelayanan publik lainnya.

Selanjutnya, anggaran belanja prioritas tahun 2023 tetap dijaga dalam rangka merespon tantangan global di bidang Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Belanja Kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, dan pemeriksaan 4.339 sampel makanan oleh BPOM, serta untuk fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada 690,7 ribu keluarga dengan balita di bawah dua tahun (baduta). Belanja Kesehatan juga disalurkan untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/POLRI dan mendukung operasional 9.016 Puskesmas, penyediaan alat Antropometri untuk 4.965 Puskesmas,  dan pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan KB 1.017 unit. Sementara untuk mendukung Ketahanan Pangan, belanja disalurkan untuk pembangunan bendungan dan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, jalan pertanian, dan pengendali banjir; bantuan benih, pupuk, pestisida, serta bantuan mesin penggiling dan pengering padi; bantuan inseminasi buatan; serta asuransi pertanian dan usaha ternak. Di samping itu, APBN melalui anggaran Perlindungan Sosial juga dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya, seperti melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Kartu sembako untuk 18,2 juta KPM; bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; bantuan iuran PBI JKN, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, dan Jaminan Persalinan (Jampersal); bantuan stimulan rumah terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, serta penyaluran subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Selain itu, kinerja anggaran untuk kebutuhan rakyat di sektor Pendidikan dan Infrastruktur juga terus dijaga. Di sektor Pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain untuk gaji pengajar, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Prakerja, serta dana abadi di bidang Pendidikan. Sementara, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, hingga akhir April 2023 telah dicairkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, sarana dan prasarana pendidikan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sarana prasarana sanitasi, dan bantuan stimulan perumahan swadaya. Sementara melalui Kementerian Perhubungan untuk rel KA, bandara, dan pelabuhan laut. Alokasi belanja prioritas Infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah (peningkatan kemantapan jalan di 328 kab/kota dan 31 provinsi, perluasan SPAM jaringan perpipaan 94.036 SR, peningkatan SPAM jaringan perpipaan 47.079 SR) serta penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 16.647 unit rumah.

Selanjutnya, realisasi subsidi hingga akhir April 2023 digunakan untuk menyalurkan Subsidi Energi sebesar Rp42,2 triliun baik berupa subsidi BBM, LPG Tabung 3 Kg, maupun listrik. Sementara subsidi non-energi telah terealisasi sebesar Rp19,9 triliun, digunakan untuk memberikan subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian, Bantuan Uang Muka Perumahan, dan Imbal Jasa Penjaminan.

Adapun dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), s.d. akhir April 2023 telah tersalur sebesar Rp243,1 triliun (29,8 persen Pagu), tumbuh 0,3 persen (yoy) diikuti dengan peningkatan tata kelola yang semakin baik, terutama dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-Fisik. Penyaluran DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan positif disebabkan perbaikan kinerja penyampaian syarat salur dari pemda dan rekomendasi dari K/L pengampu yang lebih baik, utamanya dari kontribusi pagu alokasi yang tinggi seperti BOS, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) juga lebih tinggi dari tahun lalu akibat kenaikan pagu DBH khususnya jenis Cukai Hasil Tembakau (CHT), Minerba dan Migas tahun 2023. Sementara komponen TKD lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, Dana Otonomi Khusus dan Dana Istimewa, serta Dana Insentif Fiskal mengalami penurunan disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemda, sedangkan penyaluran Dana Desa lebih rendah disebabkan penurunan jumlah penerima BLT Desa dari 6,12 juta di 2022 menjadi 2,04 juta.

Pembiayaan Investasi 2023 terus diakselerasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari total alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp176,3 triliun, alokasi untuk Klaster Infrastruktur Rp85,3 triliun, Klaster Pendidikan Rp20 triliun, Klaster Perlindungan Masyarakat Rp4,3 triliun, Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup Rp4,8 triliun, Klaster Kerja Sama Internasional Rp3,5 triliun, Klaster Lainnya Rp58 triliun, dan Kewajiban Penjaminan Rp0,3 triliun. Sampai dengan akhir April 2023, Pembiayaan Investasi sebagai bentuk kontribusi APBN telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 63.097 unit rumah di 378 kota/kabupaten, untuk mencerdaskan bangsa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan target 7.797 orang untuk program native, 38.025 penerima dari Kemendikbudristek, 51.582 penerima dari Kemenag, pendanaan riset untuk 2.105 proyek dan riset inovasi BRIN untuk 425 proyek , serta untuk memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Pendapatan Negara s.d. April 2023 Masih Tumbuh dengan Baik

Pendapatan Negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir April 2023, tumbuh 17,3 persen (yoy). Hingga akhir April 2023, Pendapatan Negara tercapai sebesar Rp1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari Target APBN 2023 (Target). Pendapatan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tumbuh cukup tinggi, namun mulai melambat, sementara Pendapatan Kepabeanan dan Cukai menurun.

Hingga akhir April, Penerimaan Pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp688,15 triliun atau 40,05 persen dari Target, tumbuh 21,3 persen (yoy), didorong solidnya pertumbuhan ekonomi domestik, dampak harga komoditas yang masih tinggi, dan dampak implementasi UU Harmonsasi Peraturan Perpajakan (HPP). Secara kumulatif, mayoritas jenis pajak tumbuh positif kecuali PPh 22 Impor yang terkontraksi karena penurunan aktivitas impor dan PPh Final yang terkontraksi disebabkan adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu yang tidak terulang kembali pada tahun ini.  Selain itu, seluruh sektor utama mencatatkan kinerja positif secara kumulatif, meski pada bulan April kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan real estat mengalami kontraksi akibat tingginya angsuran masa PPh Badan pada tahun 2022 dan pembayaran ketetapan pajak yang tidak berulang. Selanjutnya, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 meningkat 2,89 persen dibandingkan tahun 2022.

Sementara, per 30 April 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai melambat. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan Bea Keluar dan Cukai, sedangkan Penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp94,50 triliun (31,17 persen dari Target, turun 12,81 persen yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 3,32 persen (yoy), didorong naiknya kurs USD dan kenaikan Bea Masuk Kendaraan meskipun kinerja impor sudah mulai menurun. Sementara itu, Penerimaan Cukai menurun 5,07 persen (yoy), utamanya disebabkan penurunan Penerimaan CHT karena total produksi yang menurun (sebagai respon kebijakan kenaikan PPN thn 2022 dan penurunan produksi Golongan 1). Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,69 persen (yoy) akibat harga Crude Palm Oil (CPO) yang lebih rendah, turunnya volume ekspor mineral, dan turunnya tarif Bea Keluar tembaga.

Kinerja PNBP hingga akhir April 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp217,8 triliun (49,3 persen dari Target) atau tumbuh 22,8 persen (yoy). Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (88,8 persen dari Target) yang disumbang oleh Iuran Produksi Royalti Batubara, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) (83,2 persen dari Target) didorong dividen BUMN Perbankan, dan pendapatan BLU (25,9 persen dari Target) yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa layanan RS, jasa layanan Pendidikan dan pendapatan pengelolaan dana BLU. Sementara pendapatan SDA Migas (31,2 persen dari Target) mengalami perlambatan akibat penurunan Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak dan gas bumi. PNBP Lainnya (50,2 persen dari Target) sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan non-layanan yang didominasi dari Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan denda

Pembiayaan APBN Dinamis dan Antisipatif

Pelaksanaan APBN hingga akhir April 2023 mencatatkan surplus sebesar 1,12 persen terhadap PDB. Dengan pengelolaan yang prudent dan akuntabel, realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pembiayaan utang (neto) melalui SBN dan pinjaman hingga akhir April 2023 terealisasi sebesar Rp243,9 triliun (35,0 persen Target). Pemerintah senantiasa berhati-hati dalam melakukan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dengan menyesuaikan kondisi kas dan mencermati dinamika pasar keuangan.

Sebagai kesimpulan, di tengah ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, kinerja perekonomian domestik masih mencatatkan pertumbuhan yang kuat dan stabil di Kuartal I 2023 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan tetap resilien. Kinerja APBN hingga bulan April masih mencatatkan surplus ditopang kinerja pendapatan yang masih kuat. APBN tetap solid dan resilien menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai perkembangan risiko dan kondisi ekonomi global serta potensi moderasi penerimaan sebagai dampak menurunnya harga komoditas global.

“Hasil yang sangat baik sampai April akan kita jaga terus dan kita juga akan pertahankan. Namun seperti yang kita semuanya pahami, kondisi ekonomi dunia sangat dinamis dan proyeksinya memang menunjukkan adanya pelemahan. Kondisi ekonomi Indonesia masih sangat bertahan, resilien dan momentum pemulihannya masih kuat. APBN kita juga terus menggunakan seluruh ruang untuk segera memperkuat APBN dan menyehatkan APBN, agar kita mampu terus melindungi perekonomian Indonesia,” tegas Menkeu saat menutup Konferensi Pers.

*** 

Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi