Banda Aceh,–Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh mengadakan showcase Asset and Liability Committee (ALCO) Regional Aceh pada hari Rabu (27/9). Acara yang dilaksanakan di Aula Gedung D Lantai 5 ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman; Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono; Guru Besar Prof. Dr. Sofyan Syahnur, S.E., M.Si; Kepala Kanwil DJBC Aceh sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi; Kepala Kanwil DJP Aceh, Imanul Hakim; Kepala Kanwil DJKN Aceh, Nofiansyah; Kepala Kanwil DJPb Aceh, Izharul Haq; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widijarto P.; Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Aceh, Masmudi; Perwakilan Pemerintah Aceh; Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh; Perwakilan akademisi dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman menyampaikan, “Kami di Kementerian Keuangan setiap bulan melaksanakan analisis dan assessment secara komprehensif terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk yang ada di daerah (regional), dan juga peran serta kontribusi fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga perekonomian Indonesia melalui ALCo ini.” Luky menambahkan bahwa peran Kementerian Keuangan perlu hadir di daerah melalui unit vertikalnya dalam ikut mengorkestrasi bagaimana kinerja APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih optimal untuk mencapai kesejahteraan yang ada di daerah tersebut dalam hal ini adalah Provinsi Aceh.

Pada kesempatan ini Prof. Dr. Sofyan Syahnur menyampaikan 4 catatan penting mengenai sosial ekonomi Aceh, yaitu (a) Indek-indek the economic strengths and weaknesses, economic capability, environmental input efficiency, and conditional weighted socio-economic inequality of the regions’ human capital, mampu menjelaskan ketimpangan social ekonomi diantara kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang sangat bervariatif; (b) Modal manusia, baik kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menentukan didalam mereduksi tingkat ketimpangan sosial ekonomi di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh; (c) Ruang jarak (a distant space) dengan wilayah ekonomi terdekat atau jarak spasial wilayah (spatial distance of the regions) juga memiliki andal yang penting didalam mereduksi ketimpangan social ekonomi antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui kualitas public goods; (d) Kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pengeluaran pemerintah (government investment) pada barang publik (public goods) harus benar-benar tepat dan optimal dilaksanakan untuk mencapai kualitas pembangunan berkelanjutan kabupaten/kota (the quality of the sustained development of the regions) di Provinsi Aceh.

Dalam kesempatan ini disampaikan pula kinerja APBN secara nasional dan juga regional Provinsi Aceh. Perkembangan APBN sampai bulan Agustus 2023 terjaga baik, meski perlu diwaspadai pertumbuhan penerimaannya yang terus menunjukkan perlambatan, sementara belanja mengalami pertumbuhan tipis. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.821,9 Triliun (74,0 persen dari target APBN 2023), tumbuh 3,2 persen (yoy). Belanja Negara sudah mencapai 54,7 persen dari pagu, tumbuh sebesar 1,1 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.674,7 Triliun. Kondisi ini membawa APBN mengalami surplus Rp147,2 Triliun (0,70 persen PDB).

PMI Manufaktur Global Agustus 2023 masih bertahan pada zona kontraksi di level 49,0 (Juli 48,7). Sebagian besar negara yang disurvei mengalami kontraksi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Jepang, Korsel, Malaysia, dan Turki. Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi di level 53,9, lebih tinggi dibanding bulan lalu (53,3) dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang menguat seperti halnya India, Rusia dan Arab Saudi.

Harga komoditas masih fluktutatif, sementara harga minyak meningkat dipicu perpanjangan supply cut Saudi dan pembatasan ekspor Rusia. Harga komoditas secara year to date (ytd) s.d. 19 September 2023, harga gas alam turun 30,7 persen, batu bara turun 56,8 persen, dan minyak bumi naik 9,8 persen. Harga komoditas pangan secara ytd masih terkontraksi, harga CPO turun 15,6 persen, gandum turun 26,3 persen, kedelai turun 7,1 persen, dan jagung turun 22,0 persen.

Inflasi global cenderung menurun, namun belum diikuti oleh penurunan suku bunga di berbagai negara, seperti Brazil, Meksiko dan Afsel. Inflasi domestik terkendali meski tercatat meningkat menjadi 3,27 persen (yoy) dibandingkan Juli sebesar 3,08 persen, dipengaruhi oleh naiknya inflasi bahan makanan khususnya beras. Cadangan beras pemerintah yang memadai diharapkan dapat mendukung upaya stabilisasi harga.

Ekspor dan Impor melanjutkan tren penurunan, meski neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD3,12 miliar di Agustus 2023. Secara akumulatif Jan-Ags, surplus neraca perdagangan tercatat USD24,34 miliar (2022: USD34,89 miliar).

Indeks keyakinan konsumen bulan Agustus terjaga optimis di angka 125,25 (Juli di 123,5), sementara Indeks penjualan riil Agustus tumbuh 1,3% (yoy), dan konsumsi listrik pun meningkat, mencerminkan kegiatan ekonomi yang bertumbuh.

Realisasi anggaran pemilu 2023 sebesar Rp14,0 triliun atau 46,7 persen dari pagu. Realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp12,6 T dari Pagu Rp23,8 T, sementara realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp1,4 T dari Pagu Rp6,2 T.

Realisasi APBN Regional Aceh s.d. 31 Agustus 2023 terdiri dari pendapatan sebesar Rp4,16 T (61,33%) dan belanja sebesar Rp28,28 T (59,42%) sehingga terjadi defisit regional Rp24,12 T.

Pendapatan bersumber dari :

a.   Pajak sebesar Rp3.372,00 M (meningkat 6,85%)

b.   Kepabeanan & Cukai sebesar Rp76,45 M (meningkat 81,85%)

c.   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp710,58 M (terkontraksi 11,03%)

Belanja bersumber dari :

a.   Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10.140,15 M (meningkat 17,88%)

b.   Transfer ke Daerah sebesar Rp18.135,27 M (terkontraksi 15,49%)

Peningkatan Penerimaan pajak didorong produksi komoditas batubara dan kelapa sawit serta effort pengumpulan pajak dari sektor belanja APBN/APBD. Realisasi penerimaan kepabeanan & cukai sebagian besar berasal bea masuk dan keluar seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional. Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan secara yoy didorong oleh seluruh komponen belanja. Belanja pegawai, Belanja barang, dan Belanja  sosial telah terealisasi di atas 50%.

Kemenkeu Aceh mendukung upaya strategi pemberdayaan ekonomi gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) :

-      Hampir semua gampong di Aceh memiliki BUMG. Ada 461 BUMG yang sudah berkembang, dan yang lain berstatus tumbuh dan rintisan.

-      Mendorong agar BUMG fokus pada usaha produktif dan bernilai tambah, sesuai potensi ekonomi dan keunggulan lokal, misalnya peternakan, perkebunan, perikanan, agrowisata, pengelolaan sampah dll

-      Dijalankan secara kolaborasi

-      Adanya pendampingan yang berkelanjutan (dari pemerintah, kampus, praktisi)

Realisasi Pemanfaatan Dana Desa pada BUMG:

1.   Bank Syariah Gampong di Gampong Riseh Tunong Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara.

2.   Penangkaran Bibit Padi, BUMG Geunta Malaka Gampong Cot Jrat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.

3.   Objek Wisata, BUMG Bur Telege, Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah.

4.   Kawasan Wisata Pulau Panjang, BUMG Karya Mandiri, Gampong Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Singkil.

5.   Penggemukan Sapi Intensif, BUMG Mns. Mancang, Gampong Mns. Mancang, Meurah Dua, Pidie Jaya.

Untuk perkembangan Ekspor dan Impor Aceh tercatat nilai ekspor Agustus 2023 mencapai USD47,32 juta, terkontraksi sebesar 5,82% secara mtm. Adapun nilai impor juga meningkat sebesar 5,76