Yogyakarta - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta mengundang para stakeholder khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengikuti acara bertajuk “Koordinasi dan Sosialisasi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”. Diselenggarakan secara luring dan daring (hybrid), acara ini dihelat di Aula lantai 1 KPKNL Yogyakarta pada Senin (19/06) dimulai pukul 09.00 WIB.

Kepala KPKNL Yogyakarta, Jati Wiryawan, membuka dengan sambutan yang diantaranya berisi penyampaian pengantar serta apresiasi kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah kerja KPKNL Yogyakarta atas kontribusinya dalam meningkatkan capaian pokok lelang dan frekuensi lelang.  Selain itu disampaikan pula ucapan selamat dan apresiasi kepada PT. BPR Restu Arta Yogyakarta (Rp7,6 M), Perumda BPR Bank Jogja (Rp6,1 M) dan PT. BPR Surya Yudha Kencana (Rp5,5 M) yang merupakan tiga besar penyumbang pokok lelang pada KPKNL Yogyakarta dengan nilai Rupiah di atas 5 milyar.   "Saya harapkan seluruh BPR ikut serta aktif meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta senantiasa kritis dalam menyumbang saran maupun masukan yang konstruktif dalam menghadapi perkembangan dan tantangan penyempurnaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang lebih dinamis." pesan Jati.

Acara koordinasi dan sosialisasi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini menghadirkan narasumber yaitu Erwin Kusnandar, Ken Whuriningsih dan Hidayat Hasanuddin selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda pada KPKNL Yogyakarta. Erwin Kusnandar selaku narasumber pertama memaparkan secara singkat gambaran umum tentang Capaian Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Pada sesi selanjutnya, Ken Whuriningsih sebagai narasumber kedua membimbing peserta dalam hal administrasi lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah diajukan permohonannya oleh BPR. Narasumber ketiga Hidayat Hasanuddin menyampaikan materi Lelang eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada sesi tanya jawab berbagai pertanyaan teknis dilontarkan oleh para peserta. Sesi diskusi diramaikan oleh interaksi antara peserta dan narasumber yang dinamis hingga tak terasa waktu tiga jam lebih telah berlalu. Selanjutnya sumbang-saran yang fair dan terbuka dari peserta sangat ditunggu, demi peningkatan kualitas pelayanan publik KPKNL Yogyakarta kepada masyarakat. Sejalan dengan implementasi Reformasi Birokrasi pada KPKNL Yogyakarta menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang merupakan predikat kepada suatu unit kerja pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). (*)

(Foto/narasi: Tim media dan Wawa)