Selasa (20/10) menjadi hari yang penting bagi upaya pembangunan ekonomi khususnya sektor usaha ultra mikro (UMi) di Kota Ternate. Pada pagi hari itu dilaksanakan proses seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah UMi oleh Walikota Ternate, Burhan Abdurahman, bersama dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku yang dalam hal ini diwakili oleh Bayu Andy Prasetya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (DJKN Sulutenggomalut) Aloysius Yanis Dhaniarto, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate Mokhamad Arif Setyawantika. Acara groundbreaking ini turut dihadiri juga oleh Rektor Universitas Khairun Prof. Husen Alting, Kepala Kantor Pegadaian Cabang Ternate, dan segenap pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan di Kota Ternate. Groundbreaking yang dilaksanakan di sebidang tanah kosong di sebelah Gedung Kolaboratif Kementerian Keuangan Maluku Utara tersebut, menjadi penanda awal untuk pembangunan Rumah UMi Kota Ternate.

Pada awal kegiatan, Kepala KPKNL Ternate menyampaikan laporan atas progres pembangunan Rumah UMi yang secara prinsip telah disetujui oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut Arif melaporkan pada tanggal 19 Oktober 2020 telah ditandatangani kontrak pembangunan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dengan kontraktor pembangunan. Proyek pembangunannya akan memakan waktu tiga minggu dan menghabiskan biaya total Rp 360.000.000,- yang seluruhnya akan ditanggung oleh BLU PIP. Arif menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bersedia untuk berkolaborasi atas program ini yang menunjukkan semangat sinergi dan kolaborasi untuk memajukan dunia Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. Dalam paparannya Ariftika, menyampaikan bahwa Rumah UMi nantinya akan terdiri atas tiga belas lapak untuk para pelaku usaha terpilih dan satu lapak untuk Learning and Information Corner UMi. Di dalam Rumah UMi nantinya para pelaku usaha juga akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan usahanya.

Program Rumah UMi ini pun mendapat perhatian dan respon positif dari Pemerintah Kota Ternate. Dalam sambutannya, Walikota Ternate menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Kementerian Keuangan beserta seluruh stakeholders terkait yang telah menginisiasi pembangunan dan program Rumah UMi. Program yang nantinya akan didedikasikan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan bagi pengusaha ultra mikro di Kota Ternate ini. Menurutnya hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah kepada dunia usaha lokal yang sedikit banyak terkena imbas dari pandemi Covid-19. Ia berharap pembangunan Rumah UMi ini akan melahirkan pengusaha-pengusaha baru di Kota Ternate, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan dapat membantu memulihkan perekonomian masyarakat.

Kepala Kanwil DJKN Sulutenggomalut, Aloysius Yanis Dhaniarto, juga turut mengapresiasi ide Rumah UMi Kota Ternate. Yanis menilai bahwa program UMi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimana aspek penguatan usaha kecil merupakan salah satu strategi Pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Ia berharap ke depannya Rumah UMi dapat menjadi program yang dapat membantu Pemerintah Kota Ternate untuk memulihkan perekonomian masyarakatnya dari dampak pandemi Covid-19.

Rumah UMi Kota Ternate merupakan salah satu upaya DJKN sebagai asset manager untuk mengoptimalisasi Barang Milik Negara. Rumah UMi ditujukan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya pengusaha UMi dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan bimbingan dan aktivitas operasional untuk pengembangan usaha. Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata dalam percepatan PEN. Terealisasinya program ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat Ternate dan dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.