Samarinda – “Kita ini adalah Negara Kaya, dan trend-nya dari setiap negara kaya adalah kurangnya peduli terhadap kekayaan (aset) yang dimilikinya. Apakah harus berjalan seperti itu? Apakah memang kita pantas disebut Negara kaya? Kaya ataupun tidak, yang paling utama adalah kita harus mensyukurinya dan cara bersyukur yang paling baik adalah dengan cara mempergunakan kekayaan (aset) tersebut sebaik-baiknya. Oleh karena itu, optimalkanlah penggunaan dan pemanfaatannya”  ucap Nezaretta, Kepala KPKNL Samarinda, saat membuka acara Optimalisasi Penggunaan  dan Pemanfaatan BMN, Selasa 30 September 2014 bertempat di Meeting Room Hotel Mesra Samarinda.

Acara sosialisasi yang dihadiri hampir seluruh perwakilan satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Samarinda antara lain dari para kepala Satker, Kasubbag Umum dan/atau Operator SIMAK BMN adalah salah satu upaya dari KPKNL Samarinda untuk memenuhi perkembangan kondisi, peraturan dan juga mendukung pengelolaan BMN yang taat hukum yang berfokus pada pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Dengan dibahasnya peraturan-peraturan tersebut diharapkan para satker di lingkungan KPKNL Samarinda, kedepannya, dapat menerapkan pengelolaan BMN yang lebih  efektif, efisien, sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tentunya dapat meningkatkan optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Negara untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.

Sebagai narasumber, Sigit Bintarso, Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Timur membawakan materi sosialisasi dengan lancar dan cukup interaktif.  “Sekarang sudah zamannya optimalisasi aset pak. Sebagai contoh semenjak adanya PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga (K/L) dalam hal pengadaan BMN harus mengacu pada Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (PKBMN), yang dimana PKBMN tersebut dalam pembuatannya melihat hubungan kebutuhan K/L dengan ketersediaan Barang Milik Negara sebagai hasil pengadaan yang telah lalu. Jadi kami selaku pengelola barang nantinya dapat melihat apakah pengadaan tersebut merupakan kebutuhan riil atau tidaknya dilihat dari existing assets pada K/L tersebut ” ujarnya dalam memberikan materi.

Antusiasme para peserta dalam mengikuti acara tersebut sangat tidak dapat disembunyikan. Para peserta yang hadir selalu giat untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar optimalisasi BMN. Saking banyaknya peserta yang ingin bertanya ataupun sekedar memberikan tanggapan, moderator pun sampai harus memotong sesi tanya-jawab dikarenakan waktu yang sangat terbatas. “Acaranya sangat bagus mas, banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam acara ini. Cuman kalo bisa jangan 1 hari mas, terlalu singkat. Masih banyak pertanyaan yang belum saya tanyakan mas” ujar Jossie V selaku staff tata usaha Kejaksaan Negeri Tenggarong.

Acara ini pun ditutup dengan mengutip perkataan dari Peacock dan Wiseman “Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar” . Oleh karena itu mari kita sama-sama meningkatkan efektivitas dan efesiensi Pengeluaran Negara dengan cara optimalisasi  penggunaan dan pemanfaatan BMN.

(Tulisan: Deneb Pebriyanto dan Satrio H. Wibowo, Foto: Satrio H. Wibowo dan Deneb Pebriyanto)