Pada Tahun 2023, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau melakukan Kajian Fiskal Regional (KFR) terhadap kondisi perekonomian Provinsi Riau tahun 2022. Pada kajian tersebut terdapat beberapa informasi yang menarik yang dapat disimak bersama:

1. Arah kebijakan dan penetapan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 mengangkat visi “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)” dengan tema pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) “Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima”.

2. Secara kumulatif, perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,55 persen (c-to-c). Sektor dominan pembentuk PDRB lapangan usaha yaitu industri pengolahan pertanian sementara sektor dominan pembentuk PDRB pengeluaran ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga.

3. Pendapatan APBN Riau telah terealisasi melebihi target sebesar Rp34,40 triliun atau sebesar 109,34 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara mengalami kontraksi yang disebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi, rendahnya penyerapan satker DK/TP, force majeur dan beberapa hal lainnya.

4. Pendapatan APBD Riau mencapai Rp28,49 triliun, terkontraksi sebesar 2,40 persen (yoy) dan belanja daerah terealisasi sebesar Rp30,90 triliun, tumbuh sebesar 14,31 persen (yoy).

5. Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sebesar Rp43,13 triliun, tumbuh sebesar 24,66 persen (yoy) dan realisasi belanja konsolidasian mencapai Rp41,89 triliun, tumbuh sebesar 14,01 persen (yoy).

6. Provinsi Riau memiliki tiga sektor unggulan yaitu sektor Pertanian, sektor Pertambangan, dan sektor Industri Pengolahan. Sementara itu, sektor potensial yang dimiliki Provinsi Riau adalah sektor perdagangan besar dan kecil dan sektor konstruksi.

7. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dengan dituangkannya RPJMN ke RPJ dan kemudian dijabarkan kedalam RPJMD untuk selanjutnya dituangkan dan dilaksanakan sesuai RKPD. Meskipun demikian, adanya perbedaan ukuran output yang diakui menyulitkan dalam penilaian keselarasan capaian output.

8. Dari permasalahan yang telah diidentifikasikan, Kanwil DJPb Provinsi Riau menawarkan beberapa rekomendasi kepada para pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun isu dan solusi yang pada KFR ini mengenai hal-hal sebagai berikut. a) Peningkatan investasi di Riau guna mendukung hilirisasi komoditas utama; b) Menghambat laju inflasi di wilayah Riau; c) Optimalisasi pendapatan pemerintah; d) Peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD; e) Peningkatan kualitas pengelolaan fiskal; dan f) Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

Informasi selengkapnya, dapat diakses pada KFR Provinsi Riau Tahun 2022 pada Kajian Fiskal Regional Riau.