Pekanbaru – KPKNL Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023, secara luring di ruang rapat KPKNL Pekanbaru (12/01). Mengangkat topik Kolaborasi untuk Pengelolaan BMN yang Lebih Baik, FGD diisi dengan pembahasan reviu kinerja pengelolaan BMN berupa penjualan BMN Tahun 2020 hingga 2022. Kegiatan diikuti oleh 43 Koordinator Wilayah dari Satuan Kerja yang dinaungi oleh KPKNL Pekanbaru.

Kegiatan diawali dengan pembahasan PNBP pengelolaan BMN pada tahun 2022, dimana realisasi PNBP tertinggi diperoleh dari kegiatan penjualan Barang Rampasan/Tegahan yang mencapai 7 Miliar rupiah. Realisasi tersebut meningkat jauh dari sebelumnya pada 2021 yang hanya mencapai 3,8 Miliar rupiah. Dipaparkan juga oleh KPKNL Pekanbaru bahwa sejak 2020, terjadi peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN hingga 2022. Tercatat baik dari kegiatan sewa BMN dan pemindahtanganan BMN terjadi peningkatan penerimaan PNBP. Namun demikian terjadi penurunan pada realisasi PNBP BLU lainnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atas kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah pada tahun 2022. Berdasarkan informasi dari KPKNL Pekanbaru, tercatat sudah 356 NUP tanah telah tersertipikat. Namun demikian masih terdapat NUP yang bersertipikat belum sesuai ketentuan yang sedang diproses oleh kantor pertanahan sebanyak 12 NUP, serta yang telah selesai diproses sebanyak 134 NUP. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan evaluasi kinerja BMN. Dari hasil yang telah dicatat oleh KPKNL Pekanbaru, sebanyak 78 satuan kerja dengan 670 NUP BMN telah diukur kesesuaian SBSK-nya, serta terdapat 62 NUP BMN yang dievaluasi kinerjanya.

Pada kegiatan FGD ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana PNBP dituntut untuk naik, khususnya dari pengelolaan BMN. Selain itu kinerja dari pengelolaan BMN pun akan diukur menggunakan sebuah indikator, yaitu Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Parameter ini nantinya akan mengukur bagaimana produktifitas dari pemanfaatan dan pemindahtanganan, kepatuhan atas pengelolaan BMN, dan kesesuaian administrasi penatausahaan atas BMN.

Strategi KPKNL Pekanbaru terkait pengelolaan BMN pada tahun 2023 yang telah disampaikan pada FGD tersebut adalah perlunya komitmen baik dari Koordinator wilayah dan satuan kerja maupun dari KPKNL Pekanbaru. Dalam hal meningkatkan PNBP KPKNL Pekanbaru, perlu dilakukan identifikasi atas persetujuan pemanfaatan yang telah habis jangka waktunya, kemudian mengoptimalkan penjualan rampasan/tegahan, dan BMN kondisi rusak berat, serta optimalisasi PNBP dari rumah negara.

Strategi khusus lainnya untuk mendukung kinerja pengelolaan BMN adalah dalam kegiatan sertipikasi, diantaranya menyerahkan berkas ke kantor pertanahan sebelum triwulan I tahun 2023 bagi nup yang telah clean & clear, kemudian menyerahkan berkas ke kantor pertanahan sebelum semester I 2023 berakhir bagi nup yang telah clear but not clean dan clean but not clear. Dari seluruh satker juga ditekankan bahwa perlu untuk memperbaharui data master aset paling lambat April 2023.

FGD dengan menghadirkan strategi tahunan di awal 2023 ini dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi dengan satuan kerja khususnya korwil di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru agar peningkatan kualitas pengelolaan BMN dapat diwujudkan.

***

Ditulis oleh Tim Humas KPKNL Pekanbaru